KAPERNEWS.COM – Pendaptaran Tanah Sistematis Lengkat (PTSL) yang digembor-gemborkan Presiden Joko Widodo untuk memberikan hak kepemilikan tanah carut marut di Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut, beberapa kepala desa berniat menjual materai kembali diluar kewajiban yang sudah ditetapkan dalam surat keputusan tiga menteri (SKB).
Baca juga : Ius Constitutum dan Ius Constituendum Pengaturan Aborsi di Indonesia
Kejadian yang sudah berhembus kepada Presiden Jokowi tentang adanya dugaan pungutan oleh oknum desa membuat Kepala BPN Kabupaten Garut dipanggil oleh Presiden Jokowi, namun tidak menyurutkan oknum-oknum yang masih memanfaatkan program PTSL ini.
“Emang salah kalau saya bisnis?” kata Dadan diruang kerjanya (2/1)
Lanjutnya, saya memberikan uang kepada Aji yang awalnya datang bersama oknum pegawai BPN Garut, dan bukan saya saja yang memberikan uang tapi desa lain juga memberikan.
“Kemarin sudah ada yang dikembalikan yang 5 juta kepada desa Malangbong, saya mengira akan mengembalikan uang kepada saya yang 20 juta” jelasnya.
Baca juga : BPK Temukan Pengelolaan Rekening Bank di Garut Belum Tertib?
Menurut Dadan, Sebenarnya bukan saya mau bisnis, tapi Aji kami sangkanya orang BPN, bahkan pertemuan terus sampai seminggu itu ada lima kali.
“Saya kan membutuhkan materai, jadi saya minta ke Aji bayar saja dengan materai, itu saya bilang padanya”, kilah Kades Dadan.
Masih menurutnya, uang yang dikasih kepada Aji itu uang pribadi saya, ya membantu masyarakat yang akan membuat sertifikat saja, jadi nantinya materai itu diberikan kepada masyarakat, kelit Dadan.
Perlu diketahui, dalam surat keputusan bersama (SKB) tiga menteri yang ditandatangani tiga menteri pada Mei 2017 dalam diktum keenam menjelaskan pembiayaan operasional petugas kelurahan/desa, dan Diktum ketujuh menjelaskan besaran biaya per kategori. (Asep/Riyadi)
Komentar
1 comment