KAPERNEWS.COM – Berbicara percepatan pembangunan desa, Presiden Joko Widodo mendorong pembangunan melalui penggelontoran Dana Desa (DD) lewat Kemendes dan PDT, dimana dalam penggunaannya diatur dalam peraturan-peraturan, baik dari pusat maupun daerah.
Program tersebut justru mendapat sorotan dari bebnerapa desa di Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta, kalau dana desa (DD) bikin pusing, lebih baik jangan diadakan.
“Kalau untuk sekarang-sekarang, tiap desa bilang daripada ada dana desa (DD) mendingan jangan ada, semua desa dirong-rong, kitamah mending melayani. Pembangunan silahkan saja.” Kata Maskar. Rabu, (10/1).
Masih menurutnya, kalau semua desa bilang begitu (pusing dengan DD) saat di forum, lebih jauh sekdes mengeluhkan dalam pembuatan profosalnya pun kami pusing tidak beres-beres sampai 4 malam membuatnya.
Baca juga : Garuda Sakti dan BPAN Purwakarta Akan Pertanyakan Temuan BPK di Dinas Cipta Karya
Kealaman sama saya, pusing bikin profosal, begini salah begitu salah, empat malam kami membuat salah terus. Sudah ada pendamping teknis, terus saja salah.
“Digajih tidak dari dari Dana Desa (DD), gak kebagian Sekdes itu, ya kalau rokok saja dari pemborong ada,” katanya geram.
Sekdes pun membandingak adanya dana desa dengan kepala desa, karena menurutnya sekdes lah yang cape.
Saya lebih baik dikasih, pak sekdes ini kopi, rokok, dimakannya enak. Makanya sekarang sekdes berontak kenapa kades enak, kan sekdes yang cape dan ditekan.
“Saya pernah rame dengan pak camat meding dihapus dana desa daripada ada, bikin pusing.” Ujarnya geram. (Tim)
Editor : Asep
Komentar