Pilkada Garut Mulai Memanas, Bapenda Diberikan Insentif 10,64 Milyar?

GARUT, KAPERNEWS.COM – Masuknya masa kampanye pemilihan kepala daerah menjadi ajang bergengsi, masing-masing calon terus berebut hati masyarakat. Dalam sebuah akun halaman facebook Pilkada Garut memposting poto kampanye politik petahana Rudy Gunawan dengan sederet keberhasilannya, sontak netizen pun menyampaikan komentar yang bervariatif.

Dalam postingan tersebut, nampak keberhasilan masa kepemimpinan petahana tentang peningkatan kondisi jalan menjadi baik sebesar 23,81% atau 428,86 KM, 23 Puskesmas dibangun/direhab/renovasi, 135 ruang kelas dibangun, 622,44 KM jalan mantaf dan 135 prestasi nasional, internasional.

Berbgai komentar netizen pun nampak, seperti dari akun facebook Yudha Puja Turnawa (salah satu anggota DPRD) menuliskan kalau postinan keberhasilan dalam pembangunan masa kepemimpinan petahana sangat menggelitik nalarnya.

“kampanye pilkada sebagai ajang meningkatkan literasi politik masyarakat Garut 135 ruang kelas dibangun dijadikan kebanggaan, selama 4 tahun berjalan dan sekarang memasuki tahun kelima pembangunan atau rehabilitasi atau renovasi 23 puskesmas juga dibanggakan, ini sangat menggelitik nalar saya,” kutipan dari komentar akun Yudha Puja Turnawa.

Baca juga : Anak Buah Bupati Garut Selewengkan Raskin? Tomas : Kades Tanjungjaya Sudah Mengakuinya

Yudha pun mencoba membandingkan kondisi tahun 2015 dan 2016 sesuai data, kalau yang rusak bertambah.

“kondisi ruang kelas SD yang dalam kondisi baik saja mengalami penurunan…lihat data tahun 2015 dan 2016, di tahun 2015 kita ada 3300 ruang kelas yang rusak sedang, ada 1826 yang rusak berat, di tahun 2016 yang rusak sedang bertambah menjadi 6000 lebih ruang kelas.”

Lanjut Yudha dalam komentarnya, tahun 2018 saja wahai kang AS (seseorang yang disebut) pendukung berat petahana, petahana hanya mengalokasikan 49 RKB dan 130 rehab ruang kelas total belanja modal di disdik hanya 18 milyar dari APBD TA 2018 yang besarnya 4 triliun lebih, berarti pembangunan ruang kelas hanya mengandalkan DAK fisik SD dari pemerintah pusat yang besarnya 25 milyar, mana keberpihakan petahana ? gak ada…

Selain mempertanyakan keberpihakan petahana, Yudha juga mempertanyakan pemberian bantuan kepada lembaga vertikal seperti BPN dan diberikannya insentif milyaran kepada Bapenda.

“Sebenarnya ketika rapat dengan DPRD, disdik sudah menganggarkan perbaikan ruang kelas diluar DAK sebesar 8 milyar, tapi tidak jadi dengan alasan efisiensi dari petahana. ketika efisiensi dijadikan alasan, tapi disaat yang sama instansi vertikal diberikan anggaran.  Contoh BPN Garut diberikan 3 milyar untuk pembelian tanah kantor barunya, bapenda diberikan insentif sebesar 10,64 milyar, dimana insentif ini melanggar PP 69 tahun 2010.” Beber yudha.

4 tahun anggaran dimana tiap tahun lebih dari 3 trilliun, terakhir 2017, APBD Garut sebesar 3.7 triliun membanggakan 135 ruang kelas baru, kang A (seseorang yang ditulis) dan timses petahana harus banyak baca dokumen pemerintah daerah agar tahu. “Amazing itu harus didefinisikan kembali, APBD Garut TA 2018 itu 4 triliun lebih sedikit, belanja modal alias belanja publik alias belanja pembangunan hanya 450 milyar, hanya 11 persen lebih sedikit dari postur APBD keseluruhan, ini bukan amazing.

Baca juga : BPK Temukan Pengelolaan Rekening Bank di Garut Belum Tertib?

Lanjut kritikannya, membanggakan rehab 23 puskesmas, wahai pendukung petahana rasio puskesmas yang ideal itu 1 puskesmas untuk 25.000 penduduk, di Garut hanya ada 67 puskesmas, ini tidak ideal itupun puskesmas tanpa tempat perawatan lebih banyak dibanding puskesmas dengan tempat perawatan, padahal APBD mampu hanya tak ada keberpihakan

saya masih ingat saya sangat menolak proyek mercusuar full day school SD Regol, yang dialokasikan 7.1 milyar di tahun 2017, akhirnya tidak terserap. Pak A tahu anggarannya lari kemana….? tidak untuk kepentingan sekolah lagi, tapi untuk instansi vertikal dan program tidak urgent. Dulu saya menolak karena ada ketidak adilan anggaran masa 1 sekolah yang ruang kelasnya masih pada baik dianggarkan sampai 7 milyar, akumulasi APBD 4 tahun terakhir diatas 12 triliun. Masa cuma bikin 135 ruang kelas baru, bisa jauh diatas itu 4 tahun anggaran cuma merenov 23 puskesmas dan itu dibanggakan.

petahana itu terbukti mengalami disorientasi anggaran tidak begitu mencermati urusan konkuren, mana urusan wajib mana urusan pilihan (buka UU 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah), yang bukan urusannya seperti pembangunan gedung instansi vertikal dialokasikan, padahal kita sangat mengandalkan dana perimbangan dari pemerintah pusat dengan kompleksitas permasalahan, tapi sempat sempatnya mengalokasikan untuk instansi yang bukan urusannya….

dari sektor penyerapan anggaran misalnya banyak DAK yang tidak terserap di tahun 2017, alokasi buku-buku untuk.perpus sekolah dasar sebesar 7 milyar dan ini gagal terserap, sehingga tahun 2018 pemerintah pusat hanya memberikan 3 milyar untuk 60 sekolah yang memiliki perpus.

kang A, menurut saya membanggakan 135 ruang kelas baru selama 4 tahun itu konyol, toh tiap tahun kita dapat DAK fisik SD yang di juknisnya untuk rehab dan RKB. Tutupnya dalam sebuah komentar akun facebook.

Selain Yudha, netizen lain pun turut berkomentar. Seperti dari akun Eddy Suherman “semir terus biar mengkilat”

Penulis : Asep