Disdik Jabar Buktikan Pengakuan Pada Anak Kebutuhan Khusus Dengan Gerakan Literasi Sekolah

GARUT, KAPERNEWS.COM – Dinas pendidikan provinsi Jawa Barat menggelar acara Gerakan Literasi Sekolah untuk anak berkebutuhan khusus di Alun-alun Garut. Ratusan anak berkebutuhan khusus se Provinsi Jawa Barat ikut meramaikan Gerakan Literasi Sekolah yang digelar oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Rabu (7/3).

Bersama Ratusan anak berkeputusan khusus ikut pula perwakilan Guru dan Kepala Sekolah dari 27 Kabupaten/Kota se Jawa Barat di bawah naungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat yang mementaskan berbagai ragam seni dan budaya.

Keterbatasan yang dimiliki tidak membuat mereka menjadi terhambat untuk menorehkan suatu karya bahkan prestasi baik di dunia Akademis maupun Non Akademis.

Kepala Bidang Pendidikan Khusus dan Pelayanan Khusus (PKLK) pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Dadang Rahman mengatakan, kegiatan ini ditujukan untuk memberikan keyakinan dan semakin menyadarkan kepedulian masyarakat terhadap kalangan penyandang disabilitas. Dengan demikian, diharapkan para penyandang disabilitas ini bisa diterima oleh seluruh lapisan masyarakat dalam sektor apapun.

“Anak-anak dengan menyandang disabilitas bisa diterima. Secara parsial mereka terjun di dunia industri, kerajinan, misalnya sepatu sukaregang, dan di industri dan sektor lain melebihi seribu orang yang sudah terserap. Contoh di salah satu perusahaan Cabel otomotif di Subang bisa menerima para tuna grahita yang ekstrim, apalagi yang tuna daksa, tuna netra, tuna rungu, di Garut sudah ada yang berada di level supervisor. Tuna netra hampir 40 persen sudah masuk dunia kerja, jika diberi kesempatan mengoptimalkan keahliannya Insya Allah mereka bisa,” kata Dadang.

Sebagai upaya dalam mendukung program pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus, Pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah melaksanakan program pembangunan fisik sekolah untuk Sekolah luar biasa [SLB] baik itu rehab sekolah, maupun pembangunan ruang kelas baru serta melengkapi sarana dan prasarana, dan pemberian honor layak bagi guru non PNS.

“Jumlah sekolah (untuk kalangan disabilitas, red) memang masih sedikit, baru 38 negeri dan 362 swasta, dan Provinsi tidak membedakan swasta negeri. Paling banyak itu di Garut. Bandung,dan Sumedang. Intinya mereka tidak ingin dibedakan, jika didukung maka Insya Allah mereka bisa,” katanya.

Penulis : Oki