Antara DPD RI, DPRD dan pemda Pasangkayu saling lempar tanggungjawab terkait sengketa lahan antara warga dan perusahaan perkebunan sawit.
PASANGKAYU, KAPERNEWS.COM – Dalam beberapa kasus sengketa lahan yang melibatkan perusahaan sawit dan warga, Asri Anas menyebut pemda dan DPRD semestinya lebih berani membela warga.
Seusai diberitakan di berbagai media sebelumnya, pernyataan Asri Anas tersebut, sontak menuai beragam reaksi dari berbagai pihak.
Tak pelak, ketua DPRD sekaligus ketua umum ADKASI Lukman Said langsung berkomentar.
Lukman mengatakan, 4 tahun lalu, Asri Anas pernah berjanji akan menyelesaiakn kasus agraria di Pasangkayu dalam waktu dekat, tapi faktanya tidak ada.
“Kenapa baru sekarang getol menyuarakan, apakah efek pemilu 2019 makin dekat,” Kata Lukman keheranan.
Bukan hanya Lukman, persoalan ini juga mengundang tanggapan anggota parlemen daerah Pasangkayu lainnya.
Ialah Ikram Ibrahim yang selama ini getol menyuarakan aspirasi rakyat.
“Seharusnya dari dulu pak Asri Anas harus ngomong, kenapa baru sekarang. Apakah dia pernah perjuangkan di senayan,” sesal Ikram.
Wakil Bupati Pasangkayu HM. Saal mengatakan, pemda hanya fasilitator untuk memediasi warga dan perusahaan, namun tidak bisa memfinalkan.
Pasalnya, itu menyangkut HGU yang menjadi domain pemerintah pusat.
“Dan suatu kekeliruan kalau ada yang menyatakan pemerintah daerah lemah. Persoalan ini bukan hanya tanggungjawab pemda. Sebaikanya, sebagai perwakilan daerah, dia (Asri Anas_red) harus lebih keras memperjuangkan, tidak hanya menyudutkan pihak lain (pemda),” sebut H. Saal.
Laporan : Arham Bustaman
Komentar
1 comment