Oknum PNS Disperindag Yang diduga Menjual Kios di Pasar Samarang Segera Dilaporkan ke MP3D, Ini Analisa Pelanggarannya….

0
554
poto : sebagian dokumen pengaduan / istimews

GARUT, KAPERNEWS.COM – Raport merah yang diberikan koalisi masyarakat bersatu (KMB) terhadap kepemimpinan Bupati Rudy Gunawan pada aksi beberapa waktu lalu terus bergulir. Kini oknum PNS yang bekerja di Disperindag dan ESDM Kabupaten Garut dilaporkan warga ke penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) karena diduga melakukan penjualan kios di pasar wisata Samarang, Garut.

Bergulirnya isyu adanya oknum PNS yang menjual kios sudah ramai sejak dulu, kini warga melaporkan oknum tersebut ke PPNS Satpol PP Garut untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan melalui penyelidikan, penyidikan dan pengembangan.

“Benar, berbekal dari barang bukti dan petunjuk sebagaimana dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP, alat bukti yang sah adalah a) Keterangan saksi, b) Keterangan ahli c) Surat d) Petunjuk  dan e) Keterangan terdakwa,” jelas Asep selaku pelapor.

Mengacu kepada pasal 184 ayat (1) KUHAP, Asep yang masih mengunyah pendidikan di Sekolah Tinggi Hukum Garut (STHG) ini menjelaskan, kami selaku pengadu menyampaikan dua (2) alat bukti sebagaimana dalam huruf c dan d untuk selanjutnya dilakukan pengembangan sesuai kewenangan PPNS.

Selain itu, dalam pasal 1 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang dimaksud pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.

Perlu diketahui, penjelasan larangan dijelaskan dalam pasal 4 PP 53 tahun 2010, yaitu setiap PNS dilarang: 1. menyalahgunakan wewenang; 2. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain; 3. tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional; 4. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing; 5. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah; 6. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; 7. memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan; 8. menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya; 9. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya; 10. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; 11. menghalangi berjalannya tugas kedinasan; 12. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara: a. ikut serta sebagai pelaksana kampanye; b. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS; c. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain; dan/atau d. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara; 13. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara: a. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau b. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; 14. memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan; dan 15. memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara: a. terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; b. menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye; c. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau d. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

“Dari penjabaran larangan diatas, kata Asep, kita lihat pada ayat (2) menyebutkan ‘menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain’, dan ayat (5) menyebutkan ‘memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah’, serta masih banyak lagi yang nantinya ini adalah tugas PPNS untuk mengembangka kasu dugaan pelanggaran yang dilakukan saudari Nurmayanti,” bebernya.

Lalu untuk kasus pidananya, Asep akan menunggu hasil dari pengaduan disiplin PNS ini yang nantinya akan didorong serta melakukan laporan perbuatan melawan hukumnya kepada kepolisian.

Asep berharap, PPNS menerapkan asas presumtion of innocent yang dapat kita jumpai dalam penjabaran umum butir 3 huruf c, dan menerapkan waktu penyelidikan, penyidikan sebagaimana diatur dalam KUHAP.

 

Laporan : Oki/Red

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here