GARUT, KAPERNEWS- Setelah sekian lama permasalahan yang ada di Desa Cibiuk Kidul Kecamatan Cibiuk yang tiadak terbereskan akhirnya bak bola salju dimusim hujan dimana sekelompok anak muda yang tergabung dalam ormas Garda Bangsa Reformasi (GBR) yang memiliki kepedulian terhadap desanya melakuakn auden terhadap kepala desa terkait pungutan PTSL sebesar Rp. 100.000,- dan Lima buah materai serta tidak disalurkanya dana pembangunan infrastruktur sekala kecil untuk RT/ RW tahun anggaran 2017 sebagai mana diungkapkan Rikiy anggota GBR yang juga warga Desa Cibiuk Kidul. Rabu, (23/ 1).
Menurut Riki aksi tersebut merupakan bentuk kekecewan terhadap Kepala Desa Usep terkait pungutan PTSL yang melebihi ketentuan SKB tiga mentri dan tidak dibayarkannya dana infrastruktur sekala kecil untuk RT/RW tahun anggaran 2017.
“Auden ini merupakan bentuk kepedulian kami selaku pemuda Desa Cibiuk Kidul yang merasa keberatan akan tindakan kepala desa yang merugikan masyarakat serta menyalah gunakan wewenang untuk kepentingan pribadi dan keluarganya,” tegasnya.
Saat ditemui di ruang kerjanya Kepala Desa Usep membenarkan bahwa audens tersebut menyoal permasalahan PTSL dan Infrastruktur sekala kecil tahun anggaran 2017 senilai Rp. 45 juta rupiah saat dirinya baru enam bulan dilantik.
“Terkait apa yang ditanyakan dalam audens mengenai PTSL itu sudah sesuai prosedur dan tahapan serta sudah tertuang didalam surat keputusan kepala desa,” kilahnya.
Usep juga menjelaskan mengenai edang imfrastruktur sekala kecil bukan tidak diberikan namun terlambat dibagikan karena ada keterlambatan.
“Untuk infrastruktur ada keterlambatan dan baru bisa kami bayarkan kemari,” pungkasnya.
Dalam audens tersebut diwarnai dengan sebuah insiden dimana dalam berita yang beredar bahwa Sekretaris Desa Cepi dipukul oleh waraga, hal tersebut dibantah oleh Cepi bahwa kejadaian yang sebenarnya bukan dipukul oleh warga.
“Saya tegaskan tidak ada kejadian pemukulan terhadap saya ada juga penjambertan jaket yang saya kenakan oleh seorang anggota BPD,” jelas Cepi dengan nada yang tegas.
Kejadian tersebut mengundang perhatian dari Kepala Bidang Pemerintahan Desa DPMD Asep Mulyna yang melakukan sidak untuk mengkompirmasi dan mengklaripikasi seusai sidak Asep Mulyana menjelaskan audens tersebut bisa terjadi karena tidak adanya koordsinasi antara kepala desa dengan warga masyarakat.
“Kami tidak menelan bulat- bulat berita kekisruhan di Desa Cibiuk Kidul ini makanya kami datang untuk mengetahui kejadian yang sebenarnya,” tuturnya.
Asep Mulyana juga menghimbau agar kepala desa dalam mengeluarakan kebijakan harus melalui musyawarah dulu dan hasilnya harus tertuang dalam berita acara agar bisa dipertanggung jawabkan bersama.
“Sayang Kebijakan kepala desa mengenai PTSL tidak ada berita acranya sedangkan mengenai Imfrastruktur sekala kecil tahun anggaran 2017 kami hanya bisa mengelus dada dan kami sarankan untuk segera menyelesaikan permasalah tersebut jangan samapai menjdi temuan tatkala ada pemeriksaan,” pungkasnya.
Laporan: BHEGIN/ RONI
Komentar