oleh

Kades Agung Widodo di Duga Selewengkan Dana Desa (DD)

-Hot News-136 views

LAMPUNG SELATAN, KAPERNEWS – Terkait masalah dana desa (DD) Agung widodo kades Desa Lebung Sari, Kecamatan Merbau Mataram di demo LSM GMBI dan Masyarakat di kantor desa hingga sampai ke kantor camat merbau mataram lampung selatan (lamsel)

Agung widodo kades desa lebung sari,  kecamatan merbau mataram di demo LSM GMBI dan Masyarakat akibat menggunakan Anggaran dana desa (DD) , tidak sesuai dengan Rab, dan tidak sesuai dengan pakta yang di bangunkan di bawah, dan ada beberapa poin  yang hanya fiktif tidak adayang di realisasikan, Senin (11/2/2019)

Kasmin Eko Purwanto, slaku ketua LSM GMBI   merbau mataram mengatakan, bahwa Kepala Desa Agung widodo tidak efektif dalam mengelola  Anggaran dana desa (DD), di desa lebung sari  dan dalam Pengimplementasian dana desa (DD) dia tidak pernah melibatkan Apratur Desa di setiap program kerja desa sehingga tidak transparansi dalam perkerjaan dan mengelola dana desa (DD).

“Seperti BPD, LPM, TPK, KAUR KAUR, DAN  MASYARAKAT, yang Notabene patner kepala desa, dalam melaksana kan pembangunan dan ke pemerintahan desa mereka tidak pernah di libatkan dalam bentuk apa pun,  apa lagi mau di ajak musawarah untuk membuat keputusan dalam pemerintahan pembangaunan desa,” ungkapnya dengan tegas.

Lebih lanjut, Kasmin Eko menambahkan, bahwa LSM GMBI  Merbau mataram distrik lampung selatan serta BPD  Desa lebung sari, di adakan Audiensi oleh BPD melalui surat dengan No:100/01/2007/2018, namun sang kepala desa agung widodo tidak menghadiri undangan tersebut,

“LSM GMBI (KSM) Merbau mataram mencoba lagi Audiensi di kantor desa melalui surat dengan No:05/KSM LSM GMBI/MM/11/20/2019 tetap kepala desa Agung widodo tidak menghadiri, hanya di wakili staf-staf desa saja, dan hasil Audiensi  tersbut staf-staf desa tersebut tidak mengetahui atas pengelolaan dana desa (DD)  tersebut, Maka sangat jelas sekali  tentang dugaan  penyelewengan dalam pengelolaan dana desa (DD)   dari Anggaran tahun 2017, sampai dengan tahun 2018 semua nya tidak Transparansi,” tuturnya.

Adapun beberapa poin penyelewengan dalam pengelola dana desa (DD)  di tahun 2017  diantaranya,
1:GEDUNG PENYIMPANAN TENDA
2:SUMUR BOR
3:REHAB BALAI DESA DAN TAMBAH LOKAL
4:TEMBOK PENAHAN TANAH (TPT)  80X2m”
5:PEMBANGUNAN GORONG GORONG4X1X1m (1 Unit)
6:KEGIATAN SANTUNAN JANDA JANDA JOMPO (fiktif)
7:KEGIATAN KARANG TARUNA (fiktif)
8:KEGIATAN SENAM PKK DESA (fiktif)
9:PENINGKATAN SANGGAR SENI DAN BUDAYA (fiktif)
10:PERPUSTAKAAN DESA (fiktif)
11:BIAYA JAMINAN KESEHATAN  APARAT DESA (fiktif)
12:TUNJANGAN BPD DAN ANGGOTA (hanya di berikan 70% dari yang di anggarkan)
13:BADAN USAHA MILIK DESA (fiktif)

Berdasarkan dari 13 poin hasil temuan kami sesuai apa yang di sebutkan dia atas Kasmin Eko
sangat berharap dengan pemerintah penegak hukum agar memberikan sangsi  sesuai dengan Undang Undang dan Hukum yang ada di Negara kita yaitu Negara Republik Indonesia

“LSM GMBI akan menampung Aspirasi masyarakat yang terbaik dan Social Control sebagai mitra kritis pemerintah sekaligus poros tangan penyambung Lidah Rakyat tentang eksektasi kebijakan dengan fakta di lapangan.” pungkasnya.

Laporan : Kurdi/Saf

Komentar

Tinggalkan Balasan

News Feed