oleh

Rakor Sinergi Penanggulangan Kemiskinan, Wagub Tekankan Pentingnya Kevalidan Data Kemiskinan

BLORA, KAPERNEWS.COM – Dukungan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk Pemerintah Kabupaten Blora yang bertekad menekan jumlah kemiskinan  disampaikan Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Tengah H. Taj Yasin Maimoen ketika memimpin rapat koordinasi (Rakor) dalam rangka membangun sinergi penanggulangan kemiskinan di pendopo Rumah Dinas Bupati Blora, Selasa (12/2/2019).

Menurut Wagub Taj Yasin, tingkat kemiskinan Kabupaten Blora saat ini masih pada angka 11,90 persen. Berada di peringkat 23 dari 35 Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah, dan masih masuk zona merah karena kemiskinannya lebih besar dari rata-rata Jawa Tengah 11,32 persen dan rata-rata Nasional 9,82 persen.

“Oleh karena itu, kami datang ke Blora ini untuk menjalin sinergitas, merumuskan bersama langkah yang tepat untuk penanggulangan kemiskinan. Kuncinya adalah data kemiskinan yang valid. Kita harus memperbaharui data kemiskinan kita, karena saat ini datanya sudah banyak berubah dan tidak sesuai kondisi lapangan,” ucapnya.

Lanjut Wagub, jika data kemiskinan valid, maka sangat berguna untuk merumuskan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Program bantuan pemerintah pun akan tepat sasaran dan tepat guna.

“Kami minta seluruh Kepada Desa untuk membantu mengupdate data kemiskinan. se-Jawa Tengah yang kami targetkan selesai 28 Februari nanti. Setelah terangkum akan kita laporkan ke Kemensos agar datanya bisa diperbaiki,” ujarnya.

Menurutnya, kondisi ekonomi masyarakat juga terus mengalami perkembangan, sehingga angka kemiskinan juga terus berubah. Oleh sebab itu Wagub meminta dalam satu tahun minimal dilakukan empat kali pendataan kemiskinan.

Pihaknya menyadari, masih banyak masyarakat yang belum bisa terbuka ketika didata potensi ekonominya dalam hal pendataan kemiskinan. Wagub pun memberikan contoh bahwa Pemprov Jateng bersama seluruh Pemkab dan Pemkot-nya sudah tiga kali berturut-turut mendapatkan penghargaan tentang Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) dari KPK atas laporan harta kekayaannya.

“Ketika pimpinan daerahnya sudah terbuka dalam LHKPN yang diberikan kepada KPK, kami berharap masyarakat juga mau jujur dan terbuka tentang status ekonominya demi perbaikan data kemiskinan,” terang Taj Yasin.

Sebagai wujud keterbukaan, dirinya meminta seluruh Camat dan Kepala Desa bisa mengumumkan daftar keluarga miskin penerima bantuan pemerintah dengan cara menempelnya di kantor desa.

“Jangan hanya di kantor desa saja, namun sampai RT-nya. Kalau perlu masing-masing rumah pasangi stiker keluarga miskin. Dengan demikian masyarakat secara luas akan tahu dan bisa ikut mengontrol kebenaran kondisi ekonomi keluarga miskin tersebut. Jika salah, maka pemerintah akan lebih mudah memperbaikinya,” tegas Wagub Jateng yang akrab disapa Gus Yasin ini.

Wagub juga berjanji akan mengarahkan CSR perusahaan swasta yang ada di Jawa Tengah untuk Kabupaten Blora, yakni diberikan untuk program penanggulangan kemiskinan.

Mendengar penjelasan Wagub tersebut, Bupati Djoko Nugroho pun menyambut baik dan menyampaikan bahwa Pemkab Blora sendiri pada tahun ini juga akan melakukan pendataan ulang tentang kemiskinan.

Selain memperbaiki data kemiskinan, Bupati Blora Djoko Nugroho juga menyampaikan bahwa penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Blora akan difokuskan pada 12 desa termiskin yang telah didata dan tersebar di beberapa Kecamatan.

“Kami ucapkan terimakasih kepada Pak Ganjar Pranowo dan Gus Yasin yang tahun ini memberikan bantuan bedah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) hingga 800 unit. Kami ingin seluruh bantuan itu difokuskan untuk 12 desa termiskin, bukan dibagi rata ke seluruh desa. Harapannya ada perubahan yang bisa dilihat dari kedua belas desa tersebut,” ucap Djoko Nugroho.

Tidak hanya bedah RTLH saja, sejumlah bantuan juga akan digelontorkan kepada 12 desa miskin. Di antaranya menurut Bupati adalah program JKN, Kartu Indonesia Pintar, Pelatihan Ternak Ayam, Pengobatan Ternak Sapi, Program Keluarga Harapan, program bantuan bibit pertanian, Bantuan Pangan Non Tunai, Bansos Lansia dan Difabel, pelatihan ketrampilan, bantuan usaha produktif dari Baznas dan Bankeu Sarpras Desa.

Dua belas desa termiskin di Kabupaten Blora yang akan menjadi sasaran bantuan tersebut adalah Desa Sidomulyo, Desa Ketileng, Desa Sumber, Desa Mendenrejo, Desa Getas, Desa Pilang, Desa Ngumbul, Desa Kedungwungu, Desa Botoreco, Desa Gabusan, Desa Bangkleyan dan Desa Wado.

“Itu tadi penanganan secara mikro, sedangkan secara makronya kami mengusulkan pembangunan akses jalan kepada Pemprov Jateng guna memperlancar aktifitas ekonomi masyarakat. Mengingat keterbatasan anggaran yang dimiliki Pemkab dan banyaknya desa hutan yang ada di Kabupaten Blora,” lanjut Bupati yang kerap disapa Kokok ini.

Yakni perbaikan jalan Blora-Randublatung dan jalan Kunduran-Doplang. Sedangkan jalan Randublatung-Getas hingga perbatasan Ngawi, lalu jalan Peting-Sumber-Menden-Medalem hingga perbatasan Bojonegoro (lokasi jembatan menuju Ngraho) dan jalan Jepon-Bogorejo hingga perbatasan Tuban diusulkan sebagai jalan provinsi.

“Alhamdulillah, jembatan Bengawan Solo di Medalem nanti akan dibangun Bupati Bojonegoro untuk menghubungkan Blora bagian selatan dengan Ngraho. Ini akan membuka pertumbuhan ekonomi di Blora selatan. Kami berharap jalan menuju kesana dijadikan jalan provinsi karena menghubungkan dua kabupaten,” kata Bupati.

Kepala Bappeda Jawa Tengah, Dr. Prasetyo Aribowo, SH, M.Sos,SC menyampaikan bahwa untuk jalan Randublatung-Getas hingga perbatasan Ngawi usulannya sudah masuk dan rencananya akan dibantu anggaran sekitar Rp 20 miliar. Sedangkan jalan lainnya sedang dalam proses pengkajian.

Terpisah, Wakil Bupati Blora, H. Arief Rohman M.Si berharap usulan peningkatan status jalan dari jalan Kabupaten menjadi jalan Provinsi bisa segera dikabulkan oleh Pemprov Jateng. Pasalnya panjang jalan provinsi di Kabupaten Blora sudah banyak berkurang pasca berubahnya status jalan Rembang-Blora-Cepu dari jalan provinsi menjadi jalan nasional sejak 2016 lalu.

“Sementara itu jumlah jalan kabupaten semakin meningkat karena kami terus membangun secara bertahap jalan perhutani yang menghubungkan desa-desa tengah hutan. Oleh sebab itu kiranya Pemprov Jateng bisa mengambil alih tiga ruas jalan tadi sebagai jalan provinsi,” jelas Arief Rohman.

Dalam acara tersebut juga dilakukan wisuda atau pemberian penghargaan oleh Bupati Djoko Nugroho kepada 80 KK yang menyatakan diri keluar dari program PKH di tahun 2018 kemarin. Secara simbolis, ada dua KK yang maju ke depan mendapatkan apresiasi dari Bupati.

Rakor diakhiri dengan tanya jawab antara Wagub, Bupati, Wakil Bupati dan Kepala Bappeda Jateng dengan tamu undangan yang terdiri dari jajaran Forkopimda Blora, Kepala OPD Pemprov Jateng yang terkait, OPD Kabupaten Blora, Tim Penggerak PKK, Camat dan seluruh Kades.

Laporan: Eko Arifianto

Komentar

Tinggalkan Balasan

News Feed