LEBAK, KAPERNEWS – Dugaan adanya praktek pungutan liar berkedok sumbangan sukarela yang terjadi di sekolah menengah pertama (SMP) Negri 3 cilograng, Kecamatan Cilograng Kabupaten Lebak kini semakin terungkap dan diduga cacat hukum. Rabu (14/02/2019).
Pungutan terhadap orang tua/ wali siswa diduga tidak berdasarkan aturan yang tertuang dalam Permendikbud no 75 tahun 2016, serta tidak ada bukti yang menunjukan bahwa pungutan tersebut didapat hasil musyawarah atau dilegalkan atas kesepakatan bersama komite dan wali murid kemudian dihadiri oleh orang tua siswa hingga dijadikan sebuah dasar hukum oleh pihak sekolah dalam pemungutan dana komputer tersebut.
Bahkan mengklim semua orang tua siswa telah sepakat, dengan iuran biaya yang dibebankan terhadap siswa untuk kelas VII, VIII dan IX. Ironisnya pungutan tersebut dibebankan kesemua siswa.
Menurut salah satu orang tua siswa (N).red. memaparkan, bahwa betul disekolah ada iuran untuk beli komputer katanya yang mana akan di gunakan untuk ujian nasional berbasis komputer(UMBK) itu semua siswa harus bayar tanpa terkecuali.
“Sebenarnya saya merasa keberatan tapi apa mau di kata apa sebab itu sudah jadi keputusan sekolah,” Ungkapnya.
Lebih lanjut dirinya menambahkan, jadi intinya saya selaku orang tua siswa mau gak mau terpaksa harus bayar.
“Kalau untuk pembayaran dengan nominal sebesar 70 ribu persiswa itu dari kelas VII sampai IX. Padahal anak saya baru kelas VII kan masih lama kenapa harus ada beban seperti ini,” Jelas (N),red
Saat awak media mencoba mendatangi pihak sekolah untuk menayakan prihal ada dugaan tersebut terhadap pihak sekolah, namun menurut sumber dari sekolah bahwa Kepala sekolahnya lagi tidak ada di tempat, yang ada hanya dewan guru.
Kemudian ketika dikonfirmasi salah satu guru dirinya tidak bisa menjelaskan terhadap awak media, karena takut melangkahi pimpinan. Hal tersebut menurut beberapa narasumberpun sangatlah menyayangkan dengan adanya pungutuan iuran disekolah kepada siswanya.
Laporan:Somantri
Komentar