oleh

Inspektorat Lamsel Bungkam Dugaan SPJ Fiktif, LPM Desa Maja : Barang Tidak Ada, LPJ Ada?

LAMPUNG SELATAN, KAPERNEWS.COM – Beberapa warga bersama Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Maja Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan persoalkan terkait pengelolaan, pelaksanaan serta realisasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun anggaran 2017. Mereka menduga banyak pekerjaan fiktip, Senin, (15/07/2019).

Dikatakan khoizir, ketua LPM Desa Maja, di tahun 2017 banyak kegiatan tentang pelaksanaan APBDes tidak transparan, misalnya dalam pengadaan belanja barang yang sampai saat ini barangnya tidak ada seperti Tv, Lcd, Proyektor, mesin Genset. Katanya

Khoizir juga mempertanyakan, kegiatan bidang pemberdayaan yang sisa anggarannya di kemanakan, termasuk kegiatan lelang pembuatan jalan rabat beton sepanjang 700 Meter Lebar 3 Meter dengan nilai Rp. 377 Jutaan yang saat di lelangkan, nyatanya di kerjakan oleh rekanan bernama (Ruli) serta hanya dibayar Rp. 277 Juta dan sisanya tidak ada penjelasan, ungkap dia.

Khoizir melanjutkan,  dengan adanya temuan itu kami selaku LPM Desa Maja pada saat itu beserta rekan meminta untuk membenahi, seperti dalam pengadaan barang agar di adakan, namun tidak juga di adakan selanjutnya kami meminta Profosal secara tertulis dengan atas nama masyarakat Desa Maja, namun tidak di berikan juga, lalu kami ke DPMD dan berkas itu di berikan.

“Setelah kami lihat dan telaah, ada beberapa barang yang bukti fisiknya tidak ada, namun dalam LPJ ada” Kata ketua LPM. 

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat menyebutkan bahwa “pengertian Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat ( LPM ) adalah lembaga, organisasi atau wadah yang di bentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah kelurahan/Desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan”

Terpisah, Inspektur Inspektorat Lampung Selatan, Joko Sapta memilih bungkam dan menyarankan warga membuat delik aduan.

“Saya tidak bisa memberikan komentar, bila tidak ada datanya sebagai bukti,  sebaiknya masuk ke delik aduan,” kata Joko. (Ridwansyah/Ys/BR)

Komentar

Tinggalkan Balasan

News Feed