oleh

Hampir Milyaran, Duit di SMKN 4 Garut Tertutup ??

GARUT, KAPERNEWS.COM – Adanya ketertutupan dalam pengelolaan keuangan di SMKN 4 Garut menjadi catatan salah satu akademisi dari salah satu sekolah hukum di Kabupaten Garut. Pasalnya, dana milyaran tersebut untuk meningkatkan mutu Pendidikan, bukan untuk dipergunakan lain-lain.

Dalam data yang ada, SMKN 4 Garut pada tahun 2018 menerima saluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp. 2.615.760.000 dari total siswa pada tahun 2017-2018 ganjil 1851, dan pada 2017-2018 genap berubah menjadi 1826, sementara tahun 2018-2019 ganjil berubah kembali menjadi 1897 peserta didik, beber Asep, salah satu mahasiswa Sekolah Tinggi Hukum Garut (STHG).

Lanjutnya, dirinya sudah mengirimkan surat kepada SMKN 4 Garut pada 15 juli 2019 yang diterima oleh Rizky Arfinky (petugas/staf TU), namun hingga saat ini, belum ada penjelasan resmi terkait permintaan Salinan beberapa dokumen.

“Melalui surat nomor 30/VII/Masyarakat-Garut/2019 pada 15 juli 2019, saya sudah menempuh prosedur sebagai syarat administrasi sebagaimana peraturan perundang-undangan, terutama diatur dalam Undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dimana setiap Lembaga/badan publik tidak bisa serta merta memberikan atau mengeluarkan salinan dokumen dalam arti khusus tanpa menempuh prosedural,” terang Asep.

Namun hingga batas waktu yang diatur dalam pasal 22 ayat (7) UU nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan “paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis”, SMKN 4 Garut tidak memberikan pemberitahuan.

Lebih jauh, dirinya sudah melayangkan surat keberatan kepada Cabang Dinas XI (Cadin XI) Garut pada 29 Juli 2019, dimana Cadin XI Garut merupakan kepanjang tanganan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

Dijelaskan Asep, hal tersebut dilakukan karena sudah diatur dalam pasal 36 ayat (2) UU nomor 14 tahun 2008 yang menegaskan “atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis”, namun hingga saat ini, Cadin XI Garut pun belum ada kabar.

Perlu diketahui, Bantuan Operasional sekolah (BOS) merupakan anggaran pendidikan yang disalurkan dari pemerintah pusat, dimana dalam pengelolaannya wajib transfaran, akuntabel dan efektif sebagaimana amanat yang tertuang dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1) “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”, pungkasnya.

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, Asep menilai, badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menggunakan wewenang harus mengacu pada asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara dalam pelaksanaan pengelolaan dan tanggungjawab dana BOS sebagaimana diatur dalam hirearki peraturan perundang-undangan, seperti Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler, itu untuk 2019, itu harus transfaran, tentu beda dengan peraturan untuk tahun 2018.

“BOS Reguler dikelola oleh sekolah dengan menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), yang memberikan kebebasan dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan program yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan Sekolah. Jadi kami menginterprestasikan bahwa dalam mengelola dana BOS, Kepala sekolahlah yang menjadi kuasa langsung, bukan DInas Pendidikan”, pungkasnya.

Asep berharap, dunia Pendidikan bisa memberikan contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, terlebih saya sendiri masih mengunyah pendidikan di STHG, karena sekolah tempatnya para pendidik untuk mencetak generasi bangsa kedepan. Nah kalau seandainya dalam pendidik dan di dinasnya dikerumuni oknum, maka tunggulah kehancuran dunia Pendidikan kita.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan resmi dari SMKN 4 Garut dan Cadin XI Garut. (Suradi/Oki)

Komentar

Tinggalkan Balasan

News Feed