“Forum Diskusi Pergerakan Indonesia Rekonsiliasi Nasional Tanpa Intoleransi, Radikalisme dan Deklarasi Membela Kewibawaan Presiden dan Kedaulatan NKRI”
GARUT, KAPERNEWS.COM – Kaum pergerakan jejaring aktivis 98
berkumpul menyikapi perkembangan dan situasi sosial politik yang sedang terjadi
dalam sebuah forum diskusi pergerakan Indonesia di Hotel Bintang Radante, jalan
raya Samarang Garut, Kamis (29/08/2019).
Adapun tema diskusi “Rekonsiliasi Nasional untuk
Persatuan Indonesia tanpa aksi intoleransi dan aksi radikalisme” di lanjutkan
dengan pembacaan deklarasi gerakan nasional membela kewibawaan Presiden dan
Kedaulatan NKRI, yang diselenggarakan oleh perhimpunan pergerakan jejaring
nasional aktivis 98.
Dalam diskusi tersebut nampak hadir sebagai nara sumber DR. Kh.
Asep Ahmad Hidayat, M.Si (Wapres Serikat Islam Indonesia/Dosen Paska Sarjana
UIN Bandung/Pimpinan Ponpes Jawiyah Darrusufi Cibunar Garut), Ir. Dony Mulyana
Kurnia (Ketua DPP Barisan Islam Moderat – BIMA), Rahmat Kurnia (Tokoh Aktivis
Pergerakan Jejaring Nasional Aktivis 98 Garut) dengan dipandu moderator Abdul
Salam Nur Ahmad (Sekjen Perhimpunan Pergerakan Jejaring Nasional Aktivis 98).
Dalam jalannya diskusi, Ir.Dony Mulyana Kurnia, mengatakan paska
Pilpres 2019 sebagai pesta demokrasi rakyat Indonesia yang telah menetapkan
Jokowi – Kh.Ma’ruff Amin sebagai pemenang Pilpres menjadi momentum bersejarah
rakyat Indonesia yang telah sukses melaluinya dengan aman dan damai. Walaupun dalam perjalanan dihadapkan berbagai
ujian dan tantangan, dengan kondisi realita sosial politik masyarakat terbelah
adalah hal wajar setiap orang, warga negara mempunyai pilihan yang tidak sama,
berbeda pilihan adalah realita demokrasi, katanya. Dengan langkah konsolidasi
yang dibangun oleh pak Jokowi paska penetapan sebagai pemenang Pilpres dengan
melakukan langkah rekonsiliasi nasional yang diawali pertemuan dengan Bapak
Prabowo atas inisiatip dan fasilitasi Bapak Budi Gunawan untuk merajut kembali
kebersamaan, persatuan nasional seluruh rakyat Indonesia, baik pendukung Jokowi
maupun pendukung Prabowo, sekat sekat, polarisasi akar rumput harus dihentikan
dipersatukan kembali guna menyongsong masa depan Indonesia maju dan unggul
dalam sumber daya manusia, katanya.
“Untuk memperkuat rekonsiliasi nasional yang tengah
dibangun Bapak Jokowi, pertemuan dilanjutkan antara Prabowo menemui Ibu Mega di
Teuku Umar, untuk semakin memperkuat jiwa kebersamaan, persatuan nasional dan
sekaligus mengajak bersatu pada rakyat untuk bekerja mengabdi untuk NKRI.
Tujuan dari Rekonsiliasi Nasional untuk persatuan Indonesia,
terbangunnya kebersamaan seluruh rakyat Indonesia tanpa adanya aksi
intoleransi, saling menghargai dan menghormati sesama anak bangsa tidak saling
melukai perasaan atau harga diri. Republik ini dibangun diperjuangkan secara
bersama sama semua anak bangsa tanpa kecuali. Selain itu dalam membangun kebersamaan juga hilangkan sikap
sikap arogan, radikal atau aksi radikalisme, yang bukan merupakan budaya bangsa
Indonesia dan aksi radikalisme itu ditentang oleh semua ajaran agama, kata Dr.
Kh.Asep Ahmad Hidayat.
Ditempat yang sama, Ir Dony Mulyana Durnia dalam paparan
diskusinya mengatakan, Rekonsiliasi Nasional untuk mewujudkan Persatuan
Nasional diiringi dengan tumbuh kembangnya sikap kebersamaan, toleransi, saling
mengasihi sesama anak negeri. Dengan persatuan nasional ini sebagai modal
penting keberhasilan pemerintahan Bpk Jokowi – Kh.Maruff Amin dalam mewujudkan sumber
daya manusia unggul dan Indonesia maju, kata Dony.
“Menyikap perkembangan situasi akibat semakin pesatnya
kemajuan tehnologi informasi, mudah tersebarnya hoax, sampai sampai kejadian
bully membuli semakin tumbuh subuh yang sangat memprihatinkan membully Presiden
sebagai lambang negara, siapapun presidennya,
seolah olah hal biasa padahal itu akan berdampak hukum pada si pembuat
atau yang membuat hoax karena akan
terjerat UU ITE, selain itu bagaimanapun juga Presiden itu adalah Kepala
negara, siapapun presidennya ketika Presiden Indonesia di bully atau dihina itu
sama dengan membully, menghina kita warga negara Indonesia, kata Dony Mulyana
Kurnia, Ketum DPP Bima.
Sementara, Asep Ahmad Hidayat menambahkan, dampak
selanjutnya dari kemajuan teknologi informasi akan mempermudah upaya atau provokasi pihak pihak asing yang
berkepentingan dengan Indonesia, yang tidak ingin Indonesia menjadi negara
kuat, menjadi negara 5 besar di dunia, maka mereka “asing” dan jaringannya
melakukan provokasi yang akan mengancam kedaulatan NKRI salah satunya yang
terjadi hari ini gerakan OPM – Gerakan Papua Merdeka yang memprovokasi warga
masyarakat papua dengan isyu tuntutan
Referendum dengan goal Politiknya memisahkan diri dari NKRI, kata DR. Kh. Asep
yang merupakan tokoh SI sebagai Wapres Serikat Islam Indonesia.
Ir.Dony, menegaskan, dengan gambaran kondisi diatas kita sebagai warga anak bangsa tidak bisa tinggal diam dengan kekuatan kekuatan yang akan mengancam kedaulatan NKRI, oleh karena itu harus ada sebuah kebersamaan dalam mendukung rekonsiliasi nasional untuk persatuan nasional tanpa adanya aksi intoleransi, aksi radikalisme serta memperkuat kepemimpinan nasional dan menjaga kedaulatan NKRI dalam sebuah gerakan bersama rakyat yang massif, dalam membela kedaulatan NKRI , kata Dony yang merupakan salah satu tokoh aktivis 98 Bandung.
Puncak diskusi diakhiri dengan pembacaan Deklarasi Gerakan Nasional Membela Kewibawaan Presiden dan Kedaulatan NKRI, sebagai tekad dan komitmen dalam mendukung rekonsiliasi nasional, persatuan Indonesia tanpa aksi intoleransi, aksi radikalisme dan membela kewibawaan presiden serta menjaga kedaulatan NKRI, dalam pembacaan deklarasi dipimpin dan dibacakam oleh DR.Kh.Asep Ahmad Hidayat M.Si. (SG/Humas)**
Komentar