GARUT, KAPERNEWS.COM – Maraknya protes dari Pemerintah Desa atas semrawutnya bantuan dampak Covid 19 baik dari pemerintah provinsi maupun Pemerintah Pusat terus bermunculan, selain dari Kabupaten Garut, muncul juga dari Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Subang.
Dalam sebuah video yang beredar, Kepala Desa Jalan Cagak, dirinya meminnta ketika memberikan kebijakan untuk masyarakat luas agar dipikirkan terlebih dahulu lebih matang dan jangan digembor-gemborkan dengan menimbulkan kericuhan dengan penyampaian bantuan covid-19.
Baca juga :
“Setiap hari berubah-ubah, dari keputusan menteri kemudian keputusan dirjen, mana hirearki perundang-undangan kita digunakan, jangan dijadikan bencana atau musibah ini menjadi pencitraan bagi bapak-bapak. Kami para kepala Desa seolah-olah diadu domba oleh kebijaban bapak dengan warga kami,” terang Indra Jaenal Arif, Kepala Desa Jalancagak, Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat dalam sebuah video berdurasi 03.39 menit yang beredar di group Whatsapp.
Terpisah, Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahab Sihabudin, S.HI menganggap wajar adanya protes para Kepala Desa karena RT dan RW lah yang lebih tahu kondisi warganya.
“Hal ini kami anggap wajar dikarenan satu sisi Pemerintah Desa melalui RT dan RW melakukan pendataan yang artinya mereka yang langsung berhadapan dengan rakyat, dan rakyat mengetahuinya,” kata Ust. Ahab (panggilan akrabnya) melalui sambungan seluler, Senin (27/4/2020).
Baca juga :
Menurut Ahab Sihabudin, RT, RW dan Kepala Desakepada masyarakatnya, sementara statement yang disampaikan Pemerintah berybah-ubah serta keputusannya jauh dari harapan masyarakat.
“RT, RW dan Kades yang bertanggung jawab, karena merekalah yang mendatanya. Satu sisi yang lain kebijakan dan statment Pemerintah selain berubah rubah, juga keputusannya jauh dari harapan masyarakat oleh sebab itu kedepannya pemerintah harus menetapkan dulu aturannya singkronkan dengan pemerintahan di bawahnya,” jelas anggota GPRD Provinsi Jawa Barat yang berasal dari Kabupaten Garut, Ahab Sihabudin.
Sebelumnya, sempat disinggung mengenai nasukan terhadap Pemerintah untuk segera membuat satu pintu pendataan warga agar tidak tumpang tindih.
“Tentu saja pertama kita merasa berbahagia atas rensponsibilitas Gubernur Jawa Barat terhadap warga miskin baru yang diakibatkan Covid-19, tetapi tentu saja ini harus berazaskan keadilan dan memiliki data yang lengkat dan tepat,” ujar anggota DPRD asal Kabupaten Garut H. Ahab Sihabudin, S.H.I, Rabu (22/4/2020)
Ahab Sihabudin mendorong Pemerintah agar pendataannya satu pintu sehingga tidak tumpang tindih dengan hasil pendataan yang lainnya, tutupnya singkat. (Asep)
ADHIKARYA
Komentar