GARUT, KAPERNEWS.COM – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahab Sihabudin, S.H,I menyambut baik terhadap inisiatif Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil dalam upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19 dengan memberlakukan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) serentak, dimana baru Jawa Barat saja yang mengajukan PSBB dikoordinir oleh Pemerintah Provinsi.
“DPRD Provinsi Jawa Barat menyambut baik terhadap inisiatif Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk melakukan PSBB, karena kita melihat bagaimana tren pertumbuhan Covid-19 di Jawa Barat ini cukup signifikan apalagi saat ini sudah mulai proses mudik atau pulang kampung, dimana dari Jakarta berdatangan ke wilayah di Jawa barat,” kata Anggota DPRD asal Kabupaten Garut, Ahab Sihabudin, S.H.I dikediamannya, Senin (4/5/2020).
Baca juga :
Tentu kita khawatir, terang Ahab, walaupun pemerintah melarang mudik, tetapi masyarakat tidak bisa diceegah, ketika pemerintah tidak bersikap tegas kepada pemudik ini.
Denga adanya PSBB, Lanjut Ahab Sihabudin, akan dapat meminimalisir penyebaran covid-19 ini. Tentu kami berharap bukan hanya melaksanakan PSBB saja, tetapi bagaimana ini dapat diterima oleh masyarakat, dan masyarakat mengetahui bahwa pemerintah provinsi sekarang sedang melakukan PSBB.
“Jadi pemerintah harus terus melakukan promosi kepada setiap masyarakat di daerah dengan berbagai cara seperti menggunakan rekan media dan wartawan sedemikian mungkin, karena peran media saat ini lebih penting. kita tahu media ini lebih hebat daripada militer di era informasi ini,” imbuh Ahab meminta Pemerintah untuk gencar mempromosikan secara massif.
Baca juga :
Maraknya Protes Para Kades Pada Kebijakan Pemerintah, Ahab Sihabudin, S.H.I : Wajar, RT RW Yang Lebih Tahu Warganya
Menurut Ahab, masyarakat banyak yang tidak tahu dan apa sebetulnya SOP yang harus dilakukan masyarakat ditengah-tengah pemberlakuan PSBB ini, jangan sampai tau PSBB tapi tidak tahu apa yang harus dilakukan dia tidak tahu, akhirnya percuma.
Selain gencar mempromosikan pengertian PSBB, tentunya pemerintah juga harus memperhatikan kebutuhan pokok masyarakat untuk bertahan hidup selama PSBB. Serta PSBB ini harus efektip pencegahannya, karena pasar-pasar masih buka saat PSBB dilaksanakan.
“Bagaimana kebutuhan pokok juga harus didekatkan, karena tempat-tempat pendistribusian, pasar-pasar tetap penuh nanti, karena itu bisa jadi pusat penyebaran. Apalagi yang saya dengar saat ini masyarakat yang terkena atau OTG, PDP dan lainnya kadang-kadang dia tidak terus terang, tidak peduli sehingga dia keluyuran,” imbuhnya.
Kami meminta, Pemerintah harus betul-betul ketat terhadap masyarakat yang OTG, ODP dan lainnya karena akan berdampak kepada saudara-saudaranya dan orang lain, terkadang kurang jujur masyarakatnya sendiri.
Baca juga ”
Ahab menekankan, Pemerintah juga harus data masyarakat penerima bantuan harus satu pintu. Sebelumnya sudah disampaikan, dan akhirnya Gubernur Jawa Barat mengungkapkan ribuan data penerima ngaco.
“Kalau kita melihat dari perjalanan saat ini, disituasi yang tidak darurat saja, ini masih terjadi persoalan dengan data yang bermasalah, apalagi sekarang dalam situasi darurat ini, tidak menutup kemungkinan akan terjadi tumpang tindih terkait data masyarakat calon penerima bantuan,” imbuhnya.
Bahkan, kata Ahab, Pemerintah Provinsi memiliki keterbatasan dalam memberikan bantuan, tidak semua warga Jawa Barat menerima bantuan dari Provinsi.
“Pemerintah provinsi dengan kemampuan yang seperti itu hanya mampu untuk membantu para pekerja lepas harian dan tidak semua yang mendapatkan jatah bantuan sosial tersebut,” jelasnya. (Asep M)
Komentar