BLORA, KAPERNEWS.COM – Audiensi lintas Organisasi Masyarakat (Ormas) seperti GNPK, Kopral, Forkom serta KPMP terkait transparansi pendataan serta realisasi penggunaan anggaran Covid 19 untuk penanganan dan pencegahan Covid-19 di Kabupaten Blora, Jawa Tengah dilaksanakan di Gedung Samin Blora, Jumat (15/5/2020) siang tadi.
Ketua Komando Pejuang Merah Putih (KPMP) Solikin mengatakan bahwa Pemkab Blora mestinya transparan soal skenario yang ditempuh dalam menghadapi pandemi.
“Transparansi itu penting untuk pemerintah daerah guna menghadapi pandemi Covid-19,” kata Solikin (36) kepada awak media, Jumat (15/5/2020).
Solikin melihat bahwa ada ketidakjelasan transparansi anggaran yang sudah dialokasikan. Menurut informasi hingga saat ini, disebutkan bahwa total sejumlah Rp61 Milyar anggaran dicairkan untuk penanganan Covid-19 di Blora.
“Ini saja belum kongkrit. Apa lagi nanti sewaktu ada dana hibah dari pemerintah pusat. Karena masing-masing OPD jumlahnya beda-beda, maka masing-masing OPD harus transparan terkait alokasi dan penggunaan anggaranya. Saat ini sifatnya masih terus fluktuatif, bahkan akan naik, jangan sampai publik beropini negatif, apalagi kondisi perkembangan positif Covid trendnya terus naik, ini raport merah untuk Blora,” tukasnya.
Menurutnya, sejauh ini pelaksanaan penanganan dan pencegahan Covid-19 di Kota Blora, masih belum dilakukan secara transparan. Sejalan dengan alokasi anggaran yang mencapai Rp61 Milyar. Belum terlihat langkah konkret dari Gugus Tugas.
“Selain itu mekanisme bantuan ternyata yang dipakai adalah data 2015. Ini yang menjadi kendala besar,” jelasnya.
Sementara itu, Agus Jumantoro dari Forum Komunikasi (Forkom) melihat fakta bahwa tidak adanya kelengkapan penanganan Covid di Blora.
“Kami mendapatkan fakta dan informasi di lapangan, ada warga Blora tidak memiliki kelengkapan penanganan Covid-19,” tuturnya.
Karena hari Jumat audiensi selesai sebelum waktunya shalat Jum’at.
(Abu Sahid)
Komentar