RUU HIP Jadi Polemik, DPRD Jabar : PKI Masih Gentayangan

GARUT, KAPERNEWS.COM – Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP) yang saat ini menjadi sorotan bahkan mengundang aksi masa diberbagai daerah yang menyuarakan penolakan pembahasan RUU tersebut.

Salah satunya, anggota legislatif Provinsi Jawa Barat dari Partai Keadilan Sejahtera, H. Ahab Sihabudin, S.Hi yang menilai RUU HIP ini mengenyampingkan terhadap apa yang ada didalam TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1996.

Baca juga :

• Waketum Gerindra : Kami Tidak Mengusulkan RUU HIP Tapi Meminta Dibatalkan

“Yang paling mendasar dari RU HIP ini adalah tidak dicantumkannya TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966, dalam diktum mengingatkan begitu. Sedangkan dalam hal ini tentu inilah yang akan menjadi ruh isi RUU tersebut. Kalau TAP MPRS ini tidak masuk, berarti ini mengenyampingkan terhadap apa yang ada dalam TAP MPRS ini,” jelas Ahab Sihabudin saat dihubungi melalui sambungan seluler, Sabtu (27/6/2020).

Ahab juga Khawatir, akan nantinya berpotensi mengganti Pancasila, ini kan sudah jelas karena sudah disebutkan Tri sila dengan Ekasila ini berarti menghilangkan Pancasila, apalagi kalau TAP MPRS ini tidak masuk, jelas Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat asal Kabupaten Garut ini.

Disinggung mengenai pengusung RUU HIP, Ahab membenarkan kalau pengusul RUU ini adalah DPR RI.

“Ya memang jelas kalau pengusung adalah inisiatif DPR bukan dari pemerintah,” ujarnya.

Baca juga :

• Dugaan Korupsi Pokir dan BOP, Anggota DPRD Garut Kembali Diperiksa Kejaksaan “Satu Orang Mangkir?”

Jadi ini keinginan DPR ingin merubah Pancasila, tandas Ahab, saya kira ini sudah transfaran lah darimana usulnya dan dari siapa, yang jelas pada intinya hentikan saja itu (pembahasan RUU HIP) permintaan dari masyarakat, Pancasila sudah final tidak perlu ditambah dan kurang lagi.

“Pancasila adalah warisan dari para faning fadher Indonesia yang harus kita hormati, hargai dan lestarikan didalam keidupan sehari-hari baik dalam kehidupan bernegara maupun berpolitik,” sebut Ahab.

Menurut Ahab, masyarakat tidak terlalu banyak menyoroti darimana dan siapa pengusung RUU HIP ini, yang penting hentikan RUU HIP ini. Bahkan saat ini PKI masih gentayangan.

“Masyarakat lebih jauhnya menuduh bahwa PKI di Indonesia masih gentayangan,” tegasnya. (Asep Apdar)