BANDUNG, KAPERNEWS.COM – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2019 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Tercatat, Jabar mendapat opini WTP dari BPK RI sembilan kali berturut-turut.
Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengatakan, selain Pemprov Jabar, 27 pemerintah kabupaten/kota di Jabar mendapatkan opini WTP atas LHP LKPD TA 2019.
Baca juga :
“Atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat kami mengucapkan terima kasih kepada BPK RI yang telah menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019,” ujar Ridwan Kamil yang akrab disapa Emil di Gedung DPRD Jabar, Kota Bandung, Selasa (30/6).
Emil menilai, hari ini adalah hari bersejarah karena 27 daerah kabupaten/kota di Jawa Barat sekarang semuanya WTP.
“Mudah-mudahan seterusnya WTP. Adalah adaptasi kebiasaan baru yang tidak boleh balik kanan lagi, dan ini adalah kerja bersama kita semua,” katanya.
Opini WTP merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran penyajian Laporan Keuangan (LK) dan bukan merupakan jaminan bahwa LK yang disajikan oleh pemerintah sudah terbebas dari adanya fraud atau tindakan kecurangan.
Baca juga :
Terpisah, Ketua Fraksi Partai Gerindra, H. Ricky Kurniawan, Lc mengapresiasi atas capaian tersebut, namun tentu WTP itu bukan berarti tidak ada masalah dan jangan puas dulu.
“Tadi memang tidak bisa hadir dalam paripurna penyerahan LKP dari BPK RI Perwakilan jabar, karena ada hal yang mendadak, tapi sudah izin. Namun WTP itu bukan berarti tidak ada masalah dan tidak menjadi tolak ukur, namun tetap kami dari DPRD Jawa Barat mengapresiasi sangat besar atas kinerja pak Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil,” kata adik dari politikus senayan Fadly Jon, Ricky Kurniawan, Lc melalui sambungan seluler, Selasa (30/6/2020).
Lanjut Ricky, kata uncinya ketika mendpat raihan WTP adalah jangan pernah cepat puas. Mengutip kata dari auditor, WTP bukan berarti tidak ada masalah, dan lebih ditingkatkan kembali karena karena itu dinilai dari indicator penyajian atas laporan keuangan.
Ricky juga menyarankan kepad Gubernur Jawa Barat agar focus terhadap program yang pro rakyat, jangan mengawang-ngawang tetapi tidak terlaksana.
“Lebih meningkatkan kinerja, programnya yang pro rakyat dan jangan terlalu banyak janji-janji terlalu tnggi tetapi tidak terealisasi,” himbau Ricky. (Asep Apdar)
Komentar