SUKOHARJO, KAPERNEWS.COM – Setelah beberapa aksi demo digelar dan berkali-kali audiensi berakhir deadlock, Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (FKSPN) ajukan audiensi ke Kementerian Ketenegakerjaan melalui surat permohonan audiensi.
Dalam surat permohonan bertanggal 3 Juli 2020 itu dijelaskan bahwa ada 3.300 pekerja yang terkena PHK namun masih belum mendapatkan kejelasan soal pemenuhan hak-hak mereka. Audiensi rencananya bakal digelar di Jakarta pada Senin, 15 Juli 2020 dan meminta Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziah, untuk mengundang pihak Manajemen PT Tyfontex Indonesia.
Sebelumnya, FKSPN mencoba untuk mengajukan isu ini ke Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, namun urung dan memilih membawa isu ini jadi isu nasional.
“Kami angkat isu ini menjadi isu nasional. Kami sudah ajukan dan minta kepada Bu Menteri untuk mengundang Pihak PT Tyfontex untuk audiensi,” ujar Slamet Kaswanto, selaku Wakil DPW FKSPN Jawa Tengah kepada Kapernews.com melaui sambungan telepon, Minggu, (5/7/2020).
Slamet mengaku FKSPN akan tetap mencoba berbagai jalur misal audiensi masih gagal.
“Kami akan terus angkat isu ini sampai DPR-RI, kalau perlu ke Presiden.” tegasnya.
Slamet melanjutkan bahwa semisal pengajuan audiensi tersebut tidak ditanggapi oleh Kementerian Ketenegakerjaan, FKSPN bakal menggelar aksi yang lebih besar lagi,
“Maklumat Kapolri kan sudah dicabut, dan karena isu ini sudah kami angkat menjadi isu nasional, maka kami akan gelar aksi lagi,” tandasnya.
Sekadar untuk mengingat, aksi demo terakhir, yang digelar pada Kamis, (11/6/2020) yang rencananya dihadiri oleh sekitar 3.000 buruh terpaksa dibatalkan setelah pada malam sebelumnya digelar rapat koordinasi LKS Tripartit di Ruang Rapat Bupati Sukoharjo, Rabu (10/6/2020). Hal itu bersamaan dengan keluarnya surat hasil kesepakatan bersama Forkopimda Gugus Tugas Penanggulangan Covid-19 Kabupaten Sukoharjo yang melarang diadakannya aksi yang mengundang banyak massa guna mencegah munculnya cluster baru virus corona.
(Sigit Wibowo)
Komentar