BLORA, KAPERNEWS.COM – Masih maraknya harga pupuk bersubsidi dijual di atas HET (Harga Eceran Tertinggi) dan berseliwerannya paket ‘intil-intil’ membuat puluhan petani menggeruduk kantor pendopo kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, Selasa (9/2/2021) siang kemarin.
“Yang kita harapkan adalah ruang publik bernama pendopo kecamatan Randublatung ini digunakan untuk mengurusi permasalahan publik. Salah satunya adalah persoalan carut-marutnya distribusi pupuk bersubsidi yang saat ini terjadi,” kata Exi Agus Wijaya, Koordinator SENTANI (Sedulur Relawan Tani) Blora, Jawa Tengah, Selasa (9/2/2021).
Menurutnya, persoalan pupuk bersubsidi yang masih terjadi di Randublatung serta hampir semua wilayah di Kabupaten Blora adalah masalah urgen yang harus segera dituntaskan.
“Sudah jelas ada regulasinya. Dari mulai Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) di tingkat pusat, KP3 di tingkat provinsi, KP3 di tingkat kabupaten, KP3 di tingkat kecamatan, termasuk distributor, pengecer, kelompok tani hingga ke petani,” ujarnya.
Baginya, apa yang dilakukan oleh SENTANI dengan mendatangi kantor kecamatan adalah sebuah proses pendidikan dan pemberdayaan kepada para kelompok tani.
“Bagaimana kelompok tani ke depan itu harus lebih maksimal sebagai fungsi kontrol. Termasuk mengkritisi kinerja distributor dan pengecer yang selama ini melakukan praktik-praktik yang tidak sesuai dengan regulasi,” terang aktifis berambut gondrong ini.
Dengan masih carut-marutnya distribusi pupuk bersubsidi, SENTANI melihat bahwa KP3 di Blora belum berfungsi secara maksimal.
“Yang kita lihat dan cermati bersama, fungsi pengawasan ini belum maksimal. KP3 Kabupaten Blora dan KP3 Kecamatan harus lebih optimal menjalankan fungsi pengawasan sesuai aturan yang berlaku agar distribusi pupuk bersubsidi bisa berjalan baik dan tepat sasaran,” tegasnya.
Untuk memaksimalkan kelompok tani di daerah agar menjadi fungsi kontrol yang independen, SENTANI berencana membangun jaringan petani dari tingkat desa, kecamatan dan kabupaten.
“Benar, karena permasalahan petani bukan hanya di tingkat desa saja, tapi juga ada di tingkat kecamatan, di tingkat kabupaten, di tingkat provinsi, hingga di tingkat nasional,” tutupnya.
Terkait dengan paket pupuk non subsidi yang kerap disebut dengan intil-intil ini, Suranto selaku Koordinator Penyuluh Pertanian BPP (Badan Penyuluhan Pertanian) Se-Kecamatan Randublatung yang juga hadir dalam audiensi siang kemarin mengatakan sebenarnya bagus untuk peningkatan kualitas produksi pertanian.
“Tapi karena oleh pengelola KPL (Kios Pupuk Lengkap) kemarin cara penjualannya kepada petani dilakukan dengan sistem “rodok mekso” (agak memaksa, red) membuat petani mengeluh. Karena akhirnya petani harus keluar uang ekstra untuk membeli pupuk non subsidi,” terangnya.
Suranto menambahkan bahwa dirinya di BPP membuktikan secara kualitas pupuk non subsidi bernama intil-intil ini.
“Bagi saya, “Yo nek ora kuat tuku pupuk non subsidi ya jangan dipaksakan.” Tapi bagi teman-teman petani yang mampu membeli pupuk non subsidi ini bagus sekali. Secara kualitas pupuk non subsidi baik sekali,” imbuhnya.
Terkait dengan kerawanan penyelewengan pupuk, saat dikonfirmasi awak media, Kapolsek Randublatung AKP Wismo mengatakan bahwa selaku aparat penegak hukum, dirinya akan menindak bilamana terjadi tindakan atau perbuatan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.
“Mengingat kebutuhan pupuk ini adalah sangat penting bagi petani. Kita harus tetap menindaklanjuti secara hukum yang berlaku bila terjadi pelanggaran,” tegasnya.
Selaku bagian dari tim KP3, pihak kepolisian sektor Randublatung juga melakukan pengawasan pendistribusian pupuk dan mewanti-wanti jangan sampai ada penyalahgunaan pupuk bersubsidi.
“Jangan sampai adanya pupuk bersubsidi dari pemerintah ini disalahgunakan. Bila ada temuan, mau tidak mau harus kita proses,” tuturnya.
Senada dengan Kapolsek, Ketua KP3 Kecamatan Randublatung Budiman, S.STP, MM mengatakan selalu berusaha bisa melaksanakan tugas sebaik-baiknyanya.
“Setiap ada permasalahan yang muncul kami selalu respon bergerak dengan cepat. Seperti yang kemarin di Desa Plosorejo. Kami mengkoordinasikan bersama tim KP3. Pengecer kami panggil. Kemudian meneruskan informasi-informasi dan usulan-usulan ke tingkat yang lebih tinggi. Kami rapat di kabupaten. Kami sampaikan kendala- kendala di lapangan,” kata Budiman yang juga selaku Camat Randublatung.
Dengan merespon segala permasalahan dengan cepat, dirinya berharap pemangku dan pengambil kebijakan bisa menindaklanjuti dengan tepat.
“Karena kami yang di lapangan ini kan pelaksana. Jadi kami memotret permasalahan-permasalahan yang ada dan meneruskan ke tingkat yang lebih tinggi. Kami melakukan kegiatan. Antara lain sidak (inspeksi mendadak) gudang pupuk dan pengecer serta melakukan komunikasi dengan pengecer. Intinya kami akan memanggil dan akan mengkonfirmasi. Setelah itu kami selaku KP3 Kecamatan akan teruskan ke KP3 Kabupaten. Nanti KP3 Kabupaten yang akan membawa ke mana,” ungkapnya.
Sementara saat dihubungi wartawan, Kapten Sudiyono Danramil 09/ Randublatung mengatakan bahwa terkait dengan persoalan pertanian, pihak Koramil Randublatung selaku bagian dari KP3 juga menugaskan secara rutin anggotanya.
“Ya, lewat Babinsa (Bintara Pembina Desa). Kita memberikan perhatian kepada masyarakat terkait dengan permasalahan pertanian seperti pupuk ini. Kita selalu mengeceknya,” jelas Danramil yang tugas di Randublatung baru 4 bulan ini.
Dirinya menjelaskan setelah ada informasi kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan koordinasi dengan tim KP3 tingkat Kecamatan dan memanggil pengecer serta kepala desa.
“Kita tanya kenapa ada permasalahan seperti ini. Kemudian menindaklanjuti dan melaporkan ke pimpinan masing-masing,” ujarnya.
Dalam audiensi yang berlangsung sekitar 3 jam kemarin, Ali Muntohar selaku Ketua KPL (Kios Pupuk Lengkap) Kabupaten Blora menyampaikan secara tegas bahwa tidak mungkin terjadi pemenuhan pupuk terhadap kebutuhan petani se-Kabupaten Blora dikarenakan alokasi pupuk yang minim.
“Pasti itu, Pak! Karena alokasi untuk jatah pupuk subsidi di Kabupaten Blora ini kurang. Banyak teman-teman saudara-saudara kita yang dia tidak punya lahan atau garapan sawah, mereka itu menggarap di lahan hutan. Bahasane pesanggem. Ada beberapa petani pesanggem yang tidak mendaftarkan diri dan tidak mendapatkan kartu tani. Ini memang kompleks permasalahannya,” kata Ali.
Ali menambahkan, terkait dengan Surat Edaran (SE) Bupati, bahwa KPL diharapkan tidak menaikkan harga hingga melebihi HET dan tidak diperbolehkan melakukan penjualan intil-intil sudah tersampaikan pada semua KPL.
“Insyaallah, kalau semua KPL mentaati apa yang saya sampaikan, tidak terjadi harga di atas HET. Dan terkait dengan Surat Edaran Bupati di mana tidak boleh ada intil-intil ini sudah tersampaikan kepada semua KPL se-Kabupaten Blora,” terangnya.
Selaku Ketua KPL se-Kabupaten Blora dirinya meminta bantuan kepada kelompok tani agar dibantu pengawasan pendistribusian pupuk.
“Teman-teman SENTANI, tolong saya dibantu pengawasan. Sampaikan ke saya biar nanti saya tegur,” tegasnya.
Menurut Ali, pihak distributor harus melihat dan mendengarkan aspirasi dan keluhan dari petani.
“Jangan sampai ada bahasa dari KPL pada petani: “Nek awakmu gak gelem tuku non subsidi tidak akan saya berikan pupuk subsidi,” ungkapnya.
Selaku Ketua KPL se-Kabupaten Blora, dirinya berharap kawan-kawan SENTANI turut memantau harga hingga penjualan bisa sesuai HET.
“Makanya kita saling kontrol semua, pengawasan semua. Supaya kita semua memahami, bahwa di sini ada pupuk dalam pengawasan. Yaitu diatur dengan regulasi, diatur dengan aturan. Dan siapapun yang melanggar akan kena sanksi hukum,” tegasnya.
Permasalahan kesemrawutan distribusi pupuk juga mendapat perhatian oleh Bupati Blora terpilih, H. Arief Rohman, M.Si. yang berjanji akan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemrov) dan Pemerintah Pusat.
“Untuk menyelesaikan persoalan ini, kami akan melakukan koordinasi dengan Pemprov maupun pusat,” ucap Arief Rohman.
Dirinya menambahkan akan membuat Satuan Tugas Sapu Bersih (Satgas Saber) pupuk bila ditemukan banyak oknum yang bermain.
“Ya kalau perlu dibentuk saber soal pupuk, kita akan berkoordinasi dengan Polres dan pihak-pihak terkait, bagaimana cara menertibkan ini sesuai dengan regulasi aturan yang ada,” pungkasnya.
(Abu Sahid/ Eko Arifianto)
Komentar