BLORA, KAPERNEWS.COM – Masih adanya permasalahan distribusi dan harga pupuk tidak sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) yang mendera para petani membuat Sedulur Relawan Tani (SENTANI) mengadakan pertemuan bersama kelompok tani dan pemerhati pertanian terkait pupuk bersubsidi di Kecamatan Jati, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, Minggu (14/02/2021) kemarin.
“Iya, kami berkumpul dan berdiskusi terkait permasalahan yang masih terjadi, seperti distribusi pupuk, harga pupuk di atas HET, intil-intil dan kartu tani,” kata Exi Agus Wijaya selaku Koordinator SENTANI Blora.
Menurut Exi, harga eceran tertinggi (HET) merupakan kebijakan pemerintah sebagai salah satu contoh intervensi negara dalam rangka mewujudkan hak konstitusional atas kedaulatan pangan warganya.
“Ya, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, pemerintah mempunyai pedoman dalam menetapkan kebijakan stabilisasi harga pupuk beserta komoditas pangan,” ujarnya.
Exi menambahkan, kebijakan tersebut bertujuan menstabilkan harga pupuk beserta harga jual hasil pertanian.
“Selain itu untuk mengurangi ketidakpastian petani dan menjamin konsumen sehingga setiap warga negara akan memperoleh haknya atas pangan yang cukup dengan harga yang wajar,” jelasnya.
Dalam pertemuan tersebut, Yutadi anggota kelompok tani dari desa Gabusan mengatakan bahwa dirinya tidak mendapatkan kuota pupuk.
“Kami tidak mendapatkan kuota pupuk yang seharusnya kami terima. Yang mengambil kuota pupuk ketua kelompok tani. Biasanya satu sak pupuk bersubsidi, kami bagi dengan petani lain. Dibagi dua, tiga bahkan berempat,” terangnya.
Salah seorang anggota kelompok tani desa Bangkleyan mengungkapkan bahwa kartu tani selalu dibawa oleh ketua kelompok tani.
“Yang mengambil ketua kelompok tani. Jika ada yang meminta kartu taninya lalu ditakut-takuti yang bersangkutan bisa tidak mendapatkan pupuk bersubsidi. Padahal kartu tani tersebut hak petani. Harga pupuk juga lebih tinggi dari HET,” ungkap Agus.
Salah seorang petani desa Jegong Budiyono menyampaikan bahwa masih belum banyak tahu terkait dengan persoalan Kartu Tani.
“Bagaimana membuat kartu tani dan apa itu RDKK,” ungkapnya.
Ariyanto petani desa Bangkleyan membenarkan apa yang disampaikan rekan petani lainnya.
“Dari dukuhan kami ada 340 petani baru, 80 masuk kelompok tani dan baru mendapatkan 80 kartu tani, itupun yang bawa ketua kelompok tani,” tuturnya.
Selain persoalan di atas, keberadaan pesanggem (petani penggarap hutan) menjadi permasalahan tersendiri.
“Masih ada lagi permasalah petani hutan. Apa pesanggem juga bisa mendapatkan pupuk bersubsidi atau tidak,” tandas Agus Purnomo petani Bangkleyan.
Sementara itu pemerhati petani dari desa Bangkleyan Suwarno, menyatakan bahwa kegiatan yang dilakukan bagus untuk bertukar ilmu dan pengalaman.
“Untuk keluhan-keluhan petani bisa dicarikan solusi bersama sebagai. Berharap ke depan SENTANI (Sedulur Relawan Tani) lebih maju dan tertata rapi,” pungkasnya.
Lebih lanjut Grek salah seorang pemuda kecamatan Jati yang kebetulan menjadi tuan rumah pertemuan mengatakan bahwa dirinya juga turut mendukung gerak SENTANI.
“Kami menghimbau kepada petani berjuang dan bangkit untuk melawan sistem yang tidak berpihak kepada petani,” tegasnya.
Dalam kesimpulan pertemuan para petani kemarin menyepakati bahwa terkait dengan permasalahan pupuk yang masih saja terjadi maka para petani akan bersama-sama menanyakan kepada pihak-pihak terkait saat audiensi di Kecamatan Jati Kabupaten Blora Jawa Tengah dalam waktu dekat ini.
(Abu Sahid/ Eko Arifianto)
Komentar