BLORA, KAPERNEWS.COM – Direktur Pengembangan Inklusi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Edwin Nur Hadi, berikan rekomendasi 4 generic model yang sudah tersedia saat ini untuk acuan dalam melaksanakan program Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Blora.
Saat Pemkab Blora dan pelaku jasa keuangan di Blora konsultasi di Kantor OJK, Menara Radius Prawiro, Jakarta, Rabu (8/2/2023), malam, Edwin memaparkan beberapa program-program yang bisa diakselerasi oleh TPKAD Kabupaten Blora.
“Sudah ada program TPKAD di Blora, namun perlu diakselerasi. Saya akan sampaikan beberapa usulan yang bisa dilakukan di wilayah Kabupaten Blora. Ada 4 generic model yang sudah tersedia saat ini yang bisa menjadi acuan dalam melaksanakan program TPKAD,” papar Edwin Nur Hadi.
Diketahui, Bupati Blora H. Arief Rohman, S.IP, M.Si dan sejumlah jajaran di Pemkab Blora, juga pelaku jasa keuangan, konsultasi ke OJK. Kegiatan tersebut bertujuan agar OJK dapat memberikan arahan terkait program-program TPAKD yang ada di Kabupaten Blora.
Ikut adalam rombongan, sejumlah jajaran di lingkungan Pemkab Blora, mulai dari Asisten Ekonomi dan Pembangunan, Kepala BPPKAD, Bappeda dan Dindagkop UKM.
Direktur Pengembangan Inklusi Keuangan OJK, Edwin Nur Hadi mengemukakan, 4 generic model yang perlu dilaksanakan oleh TPAKD Blora, diantaranya, program yang menyasar pelajar seperti dengan simpanan pelajar dan mendorong agar mereka memiliki rekening.
Selanjutnya, program adalah kredit pembiayaan lawan rentenir. Menurutnya program tersebut saat ini sudah diimplementasikan di wilayah Kabupaten Blora.
“Ini yang kami lihat sudah terimplementasi dari Bank Blora Artha, terkait kredit Presma, salah satu kredit pembiayaan lawan rentenir yang sangat sesuai dan inline dengan kebutuhan para pelaku UKM khususnya,” kata Edwin.
Kemudian program berkaitan dengan kredit untuk sektor pertanian yang pada saat ini sudah tersedia berbagai macam model pembiayaan yang bisa didorong di Blora.
Terakhir, program untuk mewujudkan yang baru ekosistem keuangan inklusif di wilayah pedesaan.
“Ini menurut kami akan inline untuk melakukan pemberdayaan pelaku usaha dan masyarakat pedesaan,” pungkas Edwin Nur Hadi.
Saat konsultasi, OJK memberi rumusan, Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang ada di daerah harus memiliki terobosan dan inovasi dalam program-programnya sehingga bisa mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi daerahnya.
Seperti disampaikan Anggota Komisioner OJK, Frederica Widyasari Dewi, mengakselerasi pertumbuhan ekonomi daerah sangat penting dan sangat kontekstual. Karena kalau di daerah memang harus banyak dilakukan inovasi, terobosan, networking. Dan itu bisa dilakukan dengan program TPAKD.
Friderica Widyasari Dewi mengungkapkan, masih banyak program yang bisa dikembangkan oleh TPAKD Kabupaten Blora. Dimana program dari TPKAD itu nantinya bisa menyasar ke berbagai lapisan masyarakat.
“Kami sudah cek di Blora sudah ada TPAKD dan beberapa program juga berjalan. Tetapi masih banyak yang bisa dilakukan karena TPAKD ini bisa menyasar semua lapisan baik itu melalui business matching dengan perbankan. Kemudian untuk anak sekolah juga ada programnya, untuk perempuan, kemudian banyak sekali yang bisa dilakukan,” tambah Friderica.
Dia berharap agar nantinya para pelaku jasa keuangan dapat turut serta berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Dipesankan pula, agar para pelaku jasa keuangan untuk turut memperhatikan aspek perlindungan konsumen. “Saya juga titip, ibu-ibu, bapak-bapak pelaku usaha jasa keuangan di daerah untuk perlindungan konsumennya,” tandasnya.
Saat konsultasi di OJK, hadir secara langsung Deputi Komisioner, Sarjito, Deputi Komisioner, Bambang Widjanarko, Ketua Komisi B DPRD Blora Yuyus Waluyo beserta anggota, dan secara virtual Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional Jateng-DIY, Aman Santosa.
Bupati Blora H. Arief Rohman, S.IP, M.Si mengungkapkan, konsultasi ke OJK itu, bertujuan agar OJK dapat memberikan arahan terkait program-program TPAKD yang ada di Kabupaten Blora.
Sekaligus untuk memberikan arahan kepada para pelaku jasa keuangan yang ada di Blora dalam rangka bersinergi mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah
“Sebagai bentuk pengawasan ini kita perlu pencerahan dari OJK. Dan juga terkait TPAKD, Alhamdulillah kita sudah terbentuk. Kita juga ingin nantinya perbankan maupun jasa keuangan lainya yang dalam pengawasan OJK khususnya yang ada di Blora ke depan terus bisa kita sinergikan,” terang Bupati Arief.
(Abu Sahid/ Eko Arifianto)
Komentar