BOYOLALI, KAPERNEWS.COM – Komitmen melaksanakan arahan Presiden RI Joko Widodo untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrim pada tahun 2024, Wakil Bupati Blora, Tri Yuli Setyowati, S.T., M.M dan jajaran belajar ke Boyolali tentang pengelolaan data kemiskinan, Kamis (6/4/23)
Dalam kegiatan itu Wabup yang akrab dipanggil Mbak Etik itu mengajak Kepala Dinsos P3A dan perwakilan Bappeda.
Wabup Tri Yuli beserta rombongan sesampainya di Gedung Putih Kantor Bupati Boyolali diterima oleh Wakil Bupati Boyolali, Wahyu Irawan. Selanjutnya diajak menuju ruang Sadewa untuk diskusi bersama soal pengelolaan data kemiskinan.
Diketahui, Kabupaten Boyolali yang mempunyai julukan New Zealand Van Java karena menjadi daerah penghasil susu, mempunyai sebuah program, yakni Monitoring Center of Development (MCD). Program tersebut merupakan program satu data yang dicanangkan oleh Pemkab Boyolali agar mencapai tujuan pembangunan daerah dengan data yang berbasis di tingkat RT.
Dijelaskan, Asisten II Sekda Boyolali Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Insan Adi Asmono, melalui program MCD dilakukan pemutakhiran data berbasis di setiap RT.
“Ini merupakan bentuk program pemberdayaan organisasi pemerintahan terkecil. RT dituntut untuk memiliki data kependudukan secara lengkap,” paparnya.
Menurut Insan, program MCD yang merupakan konsep pembangunan partisipatif telah menorehkan prestasi untuk Boyolali dengan meraih juara I tingkat Jawa Tengah saat pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Nasional yang diselenggarakan oleh Badan Pengembagan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Jateng pada akhir tahun 2022.
Inovasi itulah yang mendorong Wabup Blora, Tri Yuli yang juga Ketua Tim Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TPPKD) Kabupaten Blora, untuk belajar kepada Pemkab Boyolali.
“MCD ini merupakan inovasi yang sangat bagus sekali. Nanti mohon izin pak wabup ataupun jajarannya bisa menjelaskan terkait program tersebut. Agar nantinya bisa kami lakukan juga di Blora,” ungkap Wabup Tri Yuli.
Perihal data, Wabup yang akrab disapa Mbak Etik tersebut mengatakan, permasalahan data terutama terkait kemiskinan ini menjadi permasalahan lama, seperti selisih data antar lembaga.
(Abu Sahid/ Eko Arifianto)
Komentar