LAMSEL, KAPERNEWS.COM – Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) Kabupaten Lampung Selatan, Ilhamudin, S.Kom mengintruksikan kepada jajaran DPC dan DPAC JPKP agar turut serta mengawal APBD Kabupaten Lampung Selatan.
Hal itu disampaikan kepada awak media, setelah perjumpaannya dengan Presiden Republik Indonesia, Ir. H. Joko Widodo di Bandara Radin Intan II, pada Jum’at lalu, (5/5/2023).
” Alhamdulillah, Pengurus JPKP Lampung Selatan dapat menjadi tamu VIP Presiden di Bandara Raden Intan II, pada Jum’at lalu. Pak Presiden juga merupakan salah satu pembina kami, status kami (JPKP.Red) di Provinsi Lampung adalah mata dan telinga Pak Presiden,” Papar Ilham kepada wartawan, Minggu (7/5/2023).
” Sesuai dengan komitmen JPKP setelah pertemuan dengan Bapak Presiden, kami akan mengawal gelontoran dana APBD Kabupaten Lampung Selatan dan juga dana APBN,” Ujar Ilham.
Masih banyak jalan-jalan di Kabupaten Lampung Selatan, Lanjut Ilham, yang rusak parah dan puluhan tahun tak kunjung diperbaiki oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan ini.
” Utamanya, kami akan mulai mendata dan kroscek langsung ke bawah, dan turun ke desa-desa, bahwa jalan desa mana saja yang belum tercover oleh Pemkab Lampung Selatan, selama puluhan tahun. Apa masalahnya tidak dibangun, dan kenapa tidak menjadi Prioritas dari Pemkab Lamsel,” Jelas Ilham.
Ilham menyebut bahwa, hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) nomor 3 Tahun 2023, Tentang Percepatan Peningkatan Koneksivitas Jalan Daerah, dan JPKP selaku Mata Telinga Presiden harus secara aktif turut memonitor APBD Kabupaten berjuluk Khagom Mufakat ini.
” Dalam Inpres nomor 3 Tahun 2023 itu dijelaskan bahwa dalam rangka percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah untuk
memberikan manfaat maksimal dalam mendorong perekonomian nasional
maupun daerah, menurunkan biaya logistik nasional, menghubungkan dan
mengintegrasikan dengan sentra-sentra ekonomi, dan membantu pemerataan
kondisi jalan yang mantap, sebagai upaya mendukung pencapaian target
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2O2O-2O24, mengintruksikan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan, atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, para Gubernur dan Para Bupati dan atau Wali Kota untuk mengambil langkah-langkah yang terkoordinasi dan terintegrasi sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing. Kami berkomitmen untuk mengawal Inpres Nomor 3 Tahun 2023 tersebut,” Tegas Ilham.
” Sangat jelas dalam Inpres tersebut bahwa Bupati harus melaksanakan kegiatan pembangunan jalan daerah yang terhubung dan terintegrasi, utamanya untuk mendukung produktivitas kawasan industri, kawasan pariwisata dan kawasan perkebunan,” Lanjutnya.
Ilham mengatakan, selama ini DPD Kabupaten Lampung Selatan, fokus dengan kegiatan sosial masyarakat, seperti membuatkan BPJS warga yang kurang mampu, dan mempermudah warga untuk berobat ke Rumah Sakit.
” Selama ini kami terus melakukan giat sosial, namun seperti tak dilihat oleh Bupati Lampung Selatan, H. Nanang Ermanto, bahkan permintaan kami untuk audensi saja terkesan diabaikan. Padahal waktu itu, bulan Februari lalu secara langsung saya sampaikan ke beliau terkait permintaan audensi kami dengan beliau, tapi hingga saat ini beliau terkesan acuh,” Ungkap Ilham.
” Hal-hal yang akan mulai kami soroti ialah, Pertanggungjawaban penggunaan dana APBD Kabupaten Lampung Selatan, diberbagai sektor. Mulai dari Pajak Dana Desa, Bumdes, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Perkim, Dinas Peterkanan, Dinas Pariwisata dan masih banyak laiinnya, akan kita awasi semua,” Tegas Ilham.
Ilham juga menyebut, pihaknya siap menjadi duta penyampai aspirasi kepada Pemkab Lampung Selatan, mulai dari masalah pembangunan jalan, bedah rumah, sekolah, dan juga pelepasan tanah resgister yang telah dihuni puluhan tahun namun tak kunjung dilepas agar masyarakat kecil bisa mendapatkan sertifikat hak milik atas lahan yang mereka tempati.
Pihaknya juga membuka diri bagi seluruh warga Kabupaten Lampung Selatan yang ingin bergabung sebagai relawan JPKP untuk bersama-sama menjadi Mata dan Telinga Presiden.
” Saya pribadi selaku Ketua DPD JPKP Kabupaten Lampung Selatan, membuka diri kepada seluruh warga Kabupaten Lampung Selatan yang ingin turut serta menjadi Mata dan Telinga Presiden. Mari berjuang bersama-sama agar Kabupaten Lampung Selatan menjadi Kabupaten yang lebih maju lagi, karena hal itu semua akan terwujud jika kita bersinergi. Bagi para relawan yang ingin bergabung bisa menghubungi Pengurus DPC atau DPAC Kecamatan dan Desa, atau bisa ko’ordinasi langsung dengan saya di Nomor 0812-7281-1153, ” Ungkap Ilham.
(AR/R.YS).
Komentar