BLORA, KAPERNEWS.COM – Kabupaten Blora kedatangan dewan juri lomba petugas dan pemeliharaan jaringan irigasi tingkat Propinsi Jawa Tengah tahun 2023 sungai penilaian berada di sungai Kidangan, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, Rabu (17/05/2023).
Kepala Bidang (Kabid) SDA DPUPR Kabupaten Blora, Surat menyampaikan, adanya acara penilaian lomba kinerja petugas operasional irigasi tingkat Provinsi Jawa Tengah. Sejumlah pihak hadir dalam kegiatan tersebut.
“Dari Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah, OPD teknis terkait, Forkompincam, Kades sekitar di Kidangan, para petugas OP SDA,” ucapnya.
Diketahui, penampakan Kali Kidangan beberapa bulan ini aliran airnya cukup bersih dan perawatannya paling bagus alias rapi dibanding dengan Kali Grojogan Blora, maupun sejumlah lokasi lainnya.
Karena itu, perlu kiranya pemangku kepentingan wajib menganggarkan biaya perawatan secara lebih. Semata-mata, supaya Kali Kidangan jadi pilot project di Provinsi Jawa Tengah.
Contohnya dengan memasangi CCTV maupun Videotron supaya masyarakat yang membuang sampah dan lain sebagainya di aliran sungai dapat terpantau lebih dekat.
“O iya, nanti ke depannya (akan dipasangi, red). Hari ini kan kita mengikuti lomba dari kinerja petugas OP tingkat Provinsi,” terangnya.
Dinas PUPR Kabupaten Blora belum menyampaikan secara gamblang dan jelas, kapan CCTV maupun Videotron yang dimaksud ini akan segera dipasang.
“Jadi, Kabupaten Blora tahun ini mendapatkan kesempatan mewakili dari Balai Seluna BPSDA Provinsi Jawa Tengah, untuk ikut ambil bagian dalam petugas Operasi dan Pemeliharaan (OP),” tambahnya.
Agung Prihantono mewakili Kepala Dinas Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang (Pusdataru) Jawa Tengah mengungkapka, pelaksanaan Lomba Kinerja Petugas Jaringan Irigasi tingkat Provinsi Jawa Tengah tahun 2023, untuk meningkatkan apresiasi kepada para petugas operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dalam menjalankan kewajibannya memberikan pelayanan air irigasi kepada masyarakat pemakai air irigasi.
“Untuk mengetahui kendala-kendala yang ada, sehingga dapat dijadikan bahan acuan untuk menentukan langkah-langkah kerjasama lebih lanjut yang akan dilaksanakan Pemerintah Kabupaten dan Provinsi,” terangnya.
(Abu Sahid)
Komentar