BANDUNG BARAT, KAPERNEWS – Ribuan buruh yang tergabung dalam K-SPSI (Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) Kabupaten Bandung Barat (KBB) memblokade sejumlah perusahaan di kawasan industri Batujajar hingga Cimareme.
Hal tersebut dilakukan lantaran pihak perusahaan tidak memperbolehkan para karyawan ikut dalam aksi unjuk rasa ke Gedung Sate Provinsi Jawa Barat. Padahal, K-SPSI hanya meminta 30 persen perwakilan buruh yang bekerja di setiap perusahaan di kawasan industri tersebut.
“Tiap pimpinan perusahan itu tidak ada itikad baik ke kami, saya hanya minta 30 persen dari total yang ada. Kalau terpenuhi kita berangkat,” kata Tata di sela aksi unjuk rasa di kawasan industri Cimareme, Rabu (29/11/2023).
Dikabarkan aksi unjuk rasa digelar untuk meminta Pj Gubernur Jawa Barat mencabut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
Menurut Tata, peraturan pemerintah tersebut dinilai sangat tidak mensejahterakan kaum buruh. Oleh karena itu, buruh menolak hasil acuan upah dari Peraturan tersebut.
“Kenapa kita turun, karena pak Pj Gubernur juga sudah menekankan karena ada statement di media kalau dia tidak sepakat dengan PP 51 silahkan unras. Ini perintah dari Pj Gubernur,” ujarnya.
Lebih lanjut, Tata meminta Pj Gubernur untuk mengevaluasi kembali rekomendasi upah yang sudah dikeluarkannya.
“Itu harus di evaluasi kembali, karena Pj Gubernur itu bertanggungjawab ke masyarakat (Buruh) Jawa Barat. Untuk rekom dari tiap Kabupaten/kota terkait upah sudah ada dan sesuaikan rekomnya,” pungkasnya.
Terpisah, Kiki Permana Saputra selaku Ketua DPC K-SPSI KBB merasa kecewa dan merasa ketidakbijakannya PJ Gubernur terkait statement yang memancing kaum buruh.
“PJ (Penjabat) Gubernur Jabar harusnya bijak
Jangan membuat statement yang memancing kaum Buruh untuk unjuk rasa, karena kalau terjadi kan banyak pihak yang dirugikan dan terjadi kemacetan dimana-mana,” ucapnya.
Kiki mempertanyakan, lantas siapa yang bertanggung jawab dalam hal ini, apakah Pj.Gubernur mau Bertanggung jawab?
(KAMIL)
Komentar