BLORA, KAPERNEWS.COM – Dikarenakan penjualan harga pupuk di atas harga eceran tertinggi (HET) memicu permasalahan yang membuat masyarakat dan para petani hutan Blora menyoal dengan mendatangi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blora Jawa Tengah, Selasa (8/11/2022).
Bertempat di Pendopo DPRD Blora gabungan petani hutan didukung oleh Sedulur Relawan Tani (Sentani), Front Blora Selatan (FBS), Gerakan Rakyat Menggugat (Geram), Pemantau Keuangan Negara (PKN), Lentera mencoba menyuarakan permasalahan pertanian dan segala konsekwensinya yang ada di wilayah Kabupaten Blora.
Kordinator Aksi, Exy Wijaya memaparkan, permasalahan pupuk bersubsidi di Blora, secara faktual banyak sekali di lapangan.
“Kita semua tahu bahwa pupuk bersubsidi ini dijual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Kadang-kadang harganya tidak manusiawi, 250 ribu, 280 ribu bahkan sampai ada yang 500 ribu,” ungkapnya.
Exy juga menyampaikan, bahwa kedatangannya ke DPRD Blora adalah untuk menggunakan hak konstitusionalnya sebagai warga yaitu menyuarakan aspirasi.
“Kegelisahan kami, harapan dan cita-cita kami supaya para pemangku kebijakan ini, mbok melihat fakta yang terjadi di lapangan. Seperti tadi tidak paham bahwa pupuk bersubsidi itu dijual di atas harga HET, itu aneh bagi kami, dan aneh sekali jika para pemangku kebijakan tidak tahu,” tandas aktifis berambut panjang ini.
Dia menambahkan, dulu sampai sekarang dirinya tidak pernah menemukan bahwa tidak ada satupun pengecer pupuk bersubsidi yang menjual di atas HET diberikan sanksi oleh pemerintah.
“Paling nggak dikasih sanksi lah, tindakan pencabutan surat ijin, tapi nyatanya itu nggak ada. Harusnya itu sebagai efek jera, biar pengecer tidak menjual lagi pupuk bersubsidi di atas HET,” tegasnya.
Sementara itu Kepala Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah (Dindagkop UKM) Blora, Kiswoyo menjelaskan, aspirasi yang disampaikan oleh petani maupun masyarakat akan ditindaklanjuti.
“Untuk jumlah pengecer 357, dan 10 distributor, harapannya bersama-sama stakeholder yang ada di Blora dan distributor pupuk berbenah lah,” ucapnya.
Kiswoyo mewanti-wanti, agar jangan ada keterlambatan distribusi pupuk di Kabupaten Blora.
“Karena masyarakat juga butuh pupuk harus bisa sampai di KPL. Dan itu bisa sampai sasaran tepat waktu. Yang kedua, dari stakeholder yang ada bisa berbenah. Harapan ke depan kita bisa mengurai permasalahan yang ada di tingkat distribusi,” jelasnya.
Di sisi lain, anggota DPRD Blora dari Komisi B, Yuyus Waluyo memaparkan, di balai penyuluhan tidak ada tim administrasi, sehingga jangankan mengatasi distributor pupuk, tentang RDKK urusan data dari tahun 2009 sampai sekarang belum juga terselesaikan.
“Masalah sudah terbuka tapi petani kita belum siap menyongsong RDKK dan E-RDKK, belum lagi ditambah permasalahan kartu tani,” ujarnya.
Yuyus menambahkan, ada fenomena yang menarik di lapangan, bahwa ada label pupuk bersubsidi tapi keluar bukan dari kios-kios KPM.
“Yang dibawa dari luar ke Blora, itu bisa dibilang pelanggaran, tapi juga bisa menguntungkan petani kita. Petani kita bisa menerima, misalnya kalau kenaikan HET itu 5 ribu rupiah per karung, pasti bisa menerima, tapi ini yang terjadi di atas 50 ribu rupiah perkarung,” paparnya.
(Abu Sahid/ Eko Arifianto)
Komentar