BOGOR,
KAPERNEWS.COM – Setelah mendapatkan laporan adanya dugaan manipulasi data untuk
Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Bogor, Wali Kota Bogor Bima Arya melakukan
penelusuran bersama petugas dan sekaligus membongkar dugaan kecurangan yang
dilakukan orang tua murid agar anaknya lolos disekolah yang ia tuju melalui
jalur zonasi.
Di rumah
tersebut diduga ada tiga nama siswa yang terdaftar dalam sistem PPDB online di
SMA Negeri 1 Kota Bogor melalui sistem zonasi. Namun saat ditanya Bima terkait
nama yang tinggal di rumah tersebut, pemilik rumah gelagapan, bahkan tidak bisa
menjawab nama-nama yang ada dalam Kartu Keluarga (KK).
“Kami
mendapatkan data informasi bahwa ada alamat yang digunakan di situ. Makanya
kami cek langsung ke lokasi,” ujar Bima seperti dikutip dari laman Instagram
pribadinya.
Bima mengaku
sudah mengumpulkan datanya soal manipulasi data untuk mengakali PPDB sistem
zonasi. Menurut Bima, ada tiga alamat yang diindikasikan menjadi alamat titipan
dan indikasinya sangat kuat bahwa anak-anak itu tidak tinggal di situ.
“Sekarang
kami ingin telusuri rangkaiannya. Kemungkinan ada data manipulasi atau
pelanggaran di sini. Karena domisili itu minimal enam bulan sebelumnya, jadi
sebelum enam bulan enggak bisa,” katanya.
Untuk
memastikan keaslian data tersebut, Bima meminta Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil menyesuaikan data dengan beberapa data baru yang ditemukan di rumah
tersebut. Terlebih lagi dalam satu titik rumah ada tiga nama siswa yang
terdaftar di SMA Negeri 1 Kota Bogor. Bima juga mengaku akan menggugurkan
pendaftaran siswa yang melakukan manipulasi data. Sebab, hal itu masuk ranah
pidana dengan cara memanipulasi data.
Meski
kewenangan SMA kini ada di provinsi, Bima Arya mengaku akan mengusulkan agar
siswa tersebut didiskualifikasi. “Nanti minggu depan kami ada pertemuan Apeksi
(Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia, red), saya akan bawa persoalan ini
untuk dievaluasi secara menyeluruh. Sebagai kepala daerah, pasti juga
teman-teman yang lain banyak mengalami hal seperti ini di wilayah
masing-masing,” tuturnya.
Penerapan
sistem zonasi dalam pelaksanaan PPDB tingkat SMP, SMA/SMK negeri tahun 2019
menuai kritik. Kali ini kritikan datang dari akademisi di wilayah Bogor. Bagi
mereka, sistem ini mengekang hak para pelajar mendapatkan mutu atau kualitas
pendidikan yang baik.
Bima juga menyampaikan
hal tersebut dilaman akun instagramnya, saya banyak terima aduan warga tentang
PPDB online. Banyak dugaan manipulasi domisili. Alamat palsu. Saya perintahkan
Kadisdukcakpil, Kadisdik, Camat dan Lurah untuk tindaklanjuti aduan warga. Akan
saya usut tuntas. Kalau ada oknum yang terlibat kita tindak tegas. Siswa yang
terbukti harus di diskualifikasi. . tulis Bima.
Semalam saya
cek beberapa rumah di Gang Selot, Kelurahan Paledang yang diduga jadi titipan
domisili pendaftar PPDB online.
Menurut Wali
Kota yang terbilang muda ini, kejadian ini soal serius. Ini tentang nilai dan
norma. Tidak benar cita cita anak dilalui dengan cara seperti ini. Ini juga
soal keadilan. Yang berusaha dan berprestasi layak mendapatkan jalan. Yang suka
jalan pintas harus diberikan sanksi. .
Jangan sampai anak anak lebih memilih untuk kost dekat sekolah favorit atau bergantung pada usaha orang tua daripada kerja keras belajar. Sistem zonasi ini harus dievaluasi. Ketersebaran lokasi sekolah yang tidak merata juga masalah serius. .
Silahkan laporkan semua dugaan manipulasi ke Pos pengaduan (help desk) PPDB SMP/SMA Kota Bogor TA 2019/2020 Sekretariat Dewan Pendidikan Kota Bogor Jl. Julang No. 7A Tanah Sareal Bogor Waktu pelayanan: Senin-Jumat 09.00-15.00 Hatur nuhun. Bima Arya. Tulisnya meminta warga untuk melaporkan. (Red/Fauzi)
Komentar