BLORA, KAPERNEWS.COM – Untuk memastikan kesiapan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora terkait dengan persiapan peresmian Mal Pelayanan Publik Kabupaten Blora sebanyak 3 orang perwakilan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) datang ke Blora. Audiensi dengan tim pendampingan dilaksanakan di Aula DPMPTSP lantai I, Kamis (20/5/2021) sekitar pukul 10.15 kemarin.
Acara dihadiri oleh Sekda Kabupaten Blora, Inspektur Daerah, Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Asisten Administrasi Umum, Kepala Bappeda, Kepala Dinrumkimhub, Kepala Dinkominfo, Kepala Dindagkop UKM, Kepala DPUPR, Plt. Kepala Dinperinaker, Kepala DPUPR, Kepala Dindukcapil, Kabag Prokompin, Kabag Umum, Kabag Organisasi dan Duta Blora Indonesia.
“Ya, karena informasi yang kami dengar rencananya MPP Blora ini akan diresmikan tanggal 3 Juni 2021 mendatang. Sehingga hari ini kami melakukan peninjauan untuk memastikan persiapannya sebelum nanti diresmikan oleh Pak Menteri,” kata Plt. Asisten Deputi Wilayah III Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Muhammad Yusuf Kurniawan, S.H., M.Si, Kamis (20/5/2021).
Dijelaskan oleh Muhammad Yusuf bahwa Kabupaten Kendal dan Kabupaten Blora rencana akan meresmikan Mal Pelayanan Publiknya dalam waktu yang beriringan.
“Rencana Kendal di tanggal 2 dan Blora di tanggal 3. Sehingga Ibu Deputi berpesan, coba dilihat dulu, jangan sampai nanti kita bawa Pak Menteri ke sana tetapi belum siap kondisi malnya. Namun Alhamdulillah, saya sudah melihat bahwa semangat untuk mendirikan Mal Pelayanan Publik ini cukup tinggi. Insyaallah nanti sebelum tanggal 3 Juni sudah selesai dan siap diresmikan,” tegasnya.
Sementara itu dalam pemaparannya, Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Blora, Drs. Purwanto mengatakan bahwa memang dalam proses pendirian MPP Blora ini banyak tantangan.
“Bayangan awal kami, ya MPP itu ya kayak kantor. Tapi kemarin yang terakhir dari Kementerian memberi masukan: “Lho pak, kok hanya memindahkan meja kursi, kok kursi tunggunya seperti itu.” Akhirnya kita melakukan evaluasi kembali,” ujar Purwanto.
Dirinya tidak menampik bahwa faktor keterbatasan anggaran memang menjadi salah satu kendala yang ada dalam proses pendirian MPP Blora.
“Anggaran baru tersedia Rp240juta. Itu saja bukan untuk pendirian MPP sebetulnya, tapi untuk pembelian mebel dan pemeliharaan rutin kantor. Alhamdulillah, setelah ada komunikasi, BPD bisa menjadi sponsorship,” jelasnya.
Purwanto menambahkan bahwa persiapan pendirian MPP Blora termasuk regulasi sebagai dasar hukumnya, termasuk penyiapan logo, mars, penandatanganan MoU dan kerjasama.
“Iya, seperti warna logo MPP hijau-merah ini. Sebetulnya tidak ada hubungannya dengan warna tim pemenangan pilihan Bupati Blora kemarin. Jadi PSTP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Jawa Tengah itu dari dulu ya menggunakan dua warna sesuai Peraturan Gubernur Jateng,” paparnya.
Dalam penuturan Kepala DPMPTSP, karena berkonsep Sesarengan mBangun Blora dalam pendirian MPP ini juga menggandeng kelompok masyarakat yang mempunyai kepedulian di bidang pelayanan publik Kabupaten Blora.
“Teman-teman Duta Blora Indonesia itu siang-malam memberikan semangat pada kami. Menanam, memangkas dan menyirami tanaman. Setiap hari. Jadi bila nanti MPP ini jadi, mohon maaf, ini bukan karena Kepala DPMPTSP, tapi karena merekalah yang mendorong kami,” terangnya.
Saat dikonfirmasi, Ketua Yayasan Duta Blora Indonesia Eko Arifianto mengatakan bahwa itu sesuai dengan tugasnya dalam Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Persiapan Penyelenggaran Mal Pelayanan Publik Kabupaten Blora.
“Iya, kebetulan kami tergabung dalam Pokja Hubungan Antar Lembaga, Instansi dan Masyarakat seperti yang tertuang dalam Keputusan Bupati Blora No. 800/108/2021 tentang Pembentukan Tim Persiapan Penyelenggaran Mal Pelayanan Publik Kabupaten Blora,” ungkapnya.
Menurutnya, karena tujuan berdirinya MPP adalah untuk memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan, dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan, maka sudah
seharusnya didukung bersama.
“Biasa itu, Mas, jangankan untuk Kabupaten Blora yang merupakan tempat kelahiran kita sendiri. Kabupaten tetangga pun kalau sekiranya itu untuk kemaslahatan banyak orang dan untuk kelestarian alam, kita siap kok untuk sumbangkan tenaga dan pikiran juga,” pungkas ex-aktifis 1998 ini.
(Abu Sahid)
Komentar