LAMSEL, KAPERNEWS. COM – Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD) Kabupaten Lampung Selatan gelar rapat dalam pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Tahun Anggaran 2022, sebagai arahan kebijakan umum di bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta pedoman dalam penyusunan, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam rangka penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja di Tahun Anggaran 2022 mendatang.
Dalam acara rapat tersebut yang di pimpin langsung oleh Ketua Dprd Kabupaten Lampung Selatan H.Hendry Rosyadi SH, MH, Sekwan Dprd Lampung Selatan, Erdiyansyah, SH.MH, para anggota Tim Banggar anggota Dprd Lampung Selatan, Sekda Kabupaten Lampung Selatan yakni Thamrin S. Sos, yang di dampingi oleh Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) yakni Intji Indriati dan jajaran.
Dalam agendanya pembahasan tersebut terkait Rencana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sesuai penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dalam keberpihakan terhadap masyarakat umum. Senin, (08/11/2021).
Saat rapat digelar Ketua Dprd Lampung Selatan H. Hendry Rosyadi menekankan kepada pihak eksekutif khususnya kepada seluruh Satuan Kerja (Satker) Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan pada Tahun Anggaran (TA) 2022, untuk meningkatkan Belanja Modal (BM) menjadi skala prioritas sesuai dengan porsi – porsi tataklola pemerintahan yang objektif.
“Kenapa harus kita prioritaskan terkait belanja modal, karena BM akan berdampak dan menyentuh kemasyarakat langsung. Serta mengenai bangunan infrastruktur dan fasilitas umum yang rusak yang semakin tahun semakin lama akan rusak namun, porsinya peruntukankan anggarannya terkait infratruktur, Fasilitas umum penganggarannya terlalu sedikit dan turun drastis segnifikan. Sementara kalau tidak kita proyeksikan dari sekarang pastinya kedepannya kita akan kesulitan, yang mengarah pada pembangunan maupun fasilitas umum secara keseluruhan.” Jelasnya.
Hendry juga mengatakan, “Saya bicara tentang pembenahan dalam tataklola pemerintahan dalam anggaran ini bukan Silva kemarin. Belanja Modal merupakan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) secara objektif. Dimana hampir setiap tahunnya kita lakukan Musrenbang mari kita satukan visi dan misi karena ini urusannya wajib. ” Pungkasnya.
Sementara menurut Sekda Lampung Selatan Thamrin S. Sos saat wawancaranya mengatakan, ” Terkait belanja modal yang ditekankan oleh Ketua Dprd akan kami bahas kembali selanjutnya. “Singkatnya.
(R.Ys)
Komentar