BLORA, KAPERNEWS.COM – Dengan bergulirnya isu yang cenderung ke arah fitnah di media sosial tentang keberadaan Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D) Kabupaten Blora akhirnya membuat TP2D melakukan konferensi pers di Kantor Bappeda Blora, Jawa Tengah, Rabu (27/4/2022) siang.
Disampaikan Ketua TP2D Kabupaten Blora, M Yunus Bakhtiar Rifai, S.Ag, M.Si., pihaknya sudah mendengar adanya sekelompok orang yang mendiskreditkan keberadaan TP2D lewat grup WhatsApp, Facebook dan lain sebagainya.
“Tudingan tersebut tidak benar alias tidak berdasar. Karena belum ada satupun dari awak media yang melakukan tabayyun (verifikasi kebenaran informasi, red) terlebih dahulu kepada kami TP2D Kabupaten Blora,” jelasnya.
Dirinya mengungkapkan bahwa dalam pemberitaan yang muncul antara lain menuding TP2D merupakan kelompok perkumpulan tikus ber-SK dan para gerombolan yang membuat carut-marut permasalahan di Blora.
“Terus dikatakan pula bahwa TP2D itu memandulkan fungsi dewan. Semua tuduhan yang dilontarkan itu tidak benar,” tegasnya.
Dikatakan Yunus bahwa TP2D sebagai lembaga non pemerintah dalam rangka percepatan pembangunan daerah dan memberikan rekomendasi kepada Bupati dalam penyusunan arah prioritas dan kebijakan percepatan pembangunan daerah Kabupaten Blora menjalin sinergitas dengan semua pihak, termasuk dengan lembaga eksekutif maupun legislatif.
“Ya, bahwa pembentukan TP2D merupakan kewenangan Bupati. Hal ini merupakan langkah strategis yang ditempuh Bupati dalam memacu percepatan pembangunan dalam masa bakti pemerintahannya saat ini,” terangnya.
Dalam rilisnya TP2D menyampaikan, bahwa perkembangan ekonomi global yang terjadi dewasa ini menuntut percepatan pembangunan sebagai upaya menciptakan keadilan dan kemakmuran bagi peningkatan kesejahteraan rakyat Blora dari segenap lapisan.
“Tahun 2022 ini merupakan tahun kunci dalam mengejar pencapaian target pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Blora, karena tahun ini menjadi titik awal pemulihan ekonomi paska pandemi,” ungkapnya.
Saat dikonfirmasi, Kepala Bappeda Blora, Ahmad Mahbub Djunaidi, S.Pd, M.Si mengatakan bahwa munculnya persoalan tersebut diduga berawal dari informasi beberapa pihak yang belum memahami tentang latar belakang pembentukan TP2D Kabupaten Blora.
“Tim hasil bentukan pemerintahan Bupati Arief Rohman-Wakil Bupati Tri Yuli Setyowati yang bertujuan untuk mengawal visi misi pemerintah Dalane Dadi Alus, Banyune Lancar Terus, Blora Unggul dan Berdaya Saing ini telah beberapa kali menghasilkan kinerja yang sudah direkomendasikan langsung kepada Bupati,” jelasnya.
Susunan keanggotaan TP2 yang beranggotakan 11 orang di antaranya M. Yunus Bakhtiar Rifai, S.Ag, M.Si. selaku Ketua, Joko Handoyo, S.Kom., M.Kom. selaku Sekretaris, dengan anggota antara lain Dalhar Muhammadun, Ahmad Sutaat, S.Pd., Diyan Ribut Masriyanik, S.Hi, LL.M., Chadziq Isninanto, S.T., Bambang Anto Wibowo, S.H., M.H., Eko Arifianto, Joko Supratno, H. Bambang Wijanarko, S.H. dan Drs. Urip Daryanto dibentuk sebagai terobosan dan pilihan strategis untuk memastikan bergeraknya ekonomi produktif dengan percepatan pembangunan infrastruktur yang dapat mempercepat kemakmuran yang berkeadilan di Kabupaten Blora.
Lebih lanjut, Mahbub menjelaskan terkait honorarium TP2D yang nilainya tidak seperti yang diberitakan oleh salah satu portal berita yaitu Rp10 juta, bersumber dari APBD Blora dengan berbasis kinerja berupa kajian dokumen laporan yang berdasar ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Mungkin kalau temen-temen tahu honor mereka temen-temen malah njomblak (kaget, Jawa) ya, karena tugas dan beban yang mereka (berat), ini karena masih Sesarengan mBangun Blora jumlahnya tidak lebih dari Rp5 juta,” ujarnya.
Sementara itu, Singgih Hartono, seorang tokoh masyarakat Blora, menyatakan dirinya menaruh harapan besar dengan keberadaan Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D) Kabupaten Blora.
“Ya saya banyak berharap dari TP2D bisa banyak menyerap aspirasi, pendapat, maksud dan tujuan dari pada apa yang dilihat dan apa yang didengarnya dari masyarakat,” kata Singgih.
Lebih lanjut, mantan anggota DPRD Kabupaten Blora ini juga memberikan masukan agar semua pihak sama menjaga kondusifitas untuk menarik investor guna percepatan pembangunan daerah.
“Tapi nek geger terus, baik yang di luar maupun yang di dalam TP2D gak ono maju mundure saling ketemu, sampai kapan ono investor gelem mlebu ning Blora,” pungkasnya.
Perlu diketahui, polling yang dilakukan secara terbuka di salah satu media online tentang Perlukah TP2D alias Tim 11 untuk membantu Pemkab Blora? Kamis (28/4/2022) pukul 22.15 WIB menyebutkan: Perlu (212/302), Tidak Perlu (89/302) dan No Comments (1/302).
(Abu Sahid)
Komentar