BLORA, KAPERNEWS.COM – Begitu menerima laporan dari warga terkait adanya penarikan ‘iuran’ kepada para penerima bantuan Langsung Tunai DD (BLT-DD) di Desa Keser, Kecamatan Tunjungan, Bupati Blora H. Arief Rohman, S.IP, M.Si, bergerak cepat langsung turun lapangan, Senin (26/9/2022).
Dengan tegas, Bupati memerintahkan untuk mengembalikan iuran yang ditarik tersebut. Tak hanya itu kepada pihak yang terlibat akan segera dipanggil pihak kepolisian setempat untuk dimintai keterangan.
“Begitu menerima laporan kejadian di Keser, saya dan rombongan langsung ke lokasi untuk menindaklanjuti,” tandas Bupati yang didampingi Wakil Bupati Blora Tri Yuli Setyowati, ST, MM, Wakapolres Blora, Kompol Christian Chrisye Lolowang SH SIK MH, perwakilan Kodim 0721 Blora.
Kepada warga penerima BLT, Bupati Arief tandaskan, dengan alasan apapun iuran itu tidak dibenarkan. Karena bantuan tersebut adalah hak warga penerima.
“Ini adalah hak panjenengan. Ketika ada yang ‘minta’ iuran, arisan atau apapun, itu tidak dibenarkan! Untuk itu, saat ini juga (Senin siang) kita minta bisa dikembalikan ke panjenengan semua,” tandas Bupati saat melakukan sidak dan meninjau proses pengembalian uang hasil iuran yang kepada warga penerima BLT di Desa Keser, di Balai Desa setempat, Senin (26/9/2022).
Bupati Arief mengungkapkan bahwa dari Polres, Saber Pungli akan tetap meminta keterangan kepada pihak-pihak yang terlibat, agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali. Nantinya saber pungli dengan inspektorat, dan kejaksaan, akan terus berkoordinasi.
“Jadi intinya Pak Kapolres akan tetap panggil untuk mintai keterangan, apakah ada unsur dan sebagainya. Nanti lebih lanjut tim akan bekerja, dan kita minta tim saber pungli untuk proaktif menerima masukan dari masyarakat dan menindaklanjuti kalau ada laporan laporan,” ungkap Bupati.
Dikatakan, kalau niatnya untuk tempat ibadah (mushola) mestinya tidak hanya masyarakat penerima bantuan BLT DD saja yang dimintai. Melainkan seluruh masyarakat dimintai iuran dengan catatan yakni seikhlasnya dan tidak ditentukan nominalnya sekian-sekian.
“Saya ke sini, untuk menjadi perhatian bagi Kepala Desa dan seluruh perangkat kalau hal seperti ini jangan dilakukan karena tidak diperbolehkan secara aturan,” jelasnya.
Bupati yang akrab disapa Mas Arief meminta kepada semua pihak untuk melaporkan kepadanya maupun ke kepolisian, bila di lapangan menemukan hal serupa khususnya kaitannya dengan pemotongan bantuan pemerintah kepada masyarakat.
Wakapolres Kompol Christian Chrisye mengatakan, nantinya pihak yang terlibat di iuran terhadap penerima BLT di Desa Keser akan dilakukan pendalaman oleh kepolisian. Pihaknya mengingatkan agar kejadian serupa tidak terjadi lagi.
“Kita akan dalami niatnya seperti apa? Kalau kita dapati nanti niatnya memang untuk pembangunan walaupun istilahnya uangnya sudah dikembalikan, kita akan lakukan pembinaan dengan inspektorat. Pembinaan dalam bentuk mengarahkan para pejabat di desa agar mengetahui aturan-aturannya,” ungkap Wakapolres.
Disampaikannya, bahwa adanya anggaran untuk bantuan tersebut harus sesuai dengan peruntukkannya. Ketika tidak sesuai dengan peruntukkan, diambil, itu sudah menyelewengkan anggaran. “Nanti bisa masuk pungli atau korupsi,” paparnya.
Kompol Chrisye mengatakan bahwa beberapa waktu lalu Gubernur Ganjar telah menyampaikan arahan agar tidak ada pemotongan bantuan. Pihak Polres juga sudah menyampaikannya kepada jajarannya yang ada di desa dan kecamatan.
Ia juga menegaskan bahwa Kepolisian terbuka untuk menerima informasi pengaduan dari masyarakat.
“Kalau ada informasi sama seperti ini bisa menghubungi saya langsung bisa juga lewat para Bhabinkamtibmas,” pungkasnya.
Sementara itu, salah satu warga Desa Keser penerima BLT DD, Mutiah mengungkapkan, bahwa dirinya mengikuti pengembalian uang dari pihak desa. Sebelumnya uangnya digunakan untuk iuran pembangunan tempat ibadah.
“Ini saya dua kali, jadi dikembalikan 200 ribu,” terangnya.
(Abu Sahid/ Eko Arifianto)
Komentar