PATI, KAPERNEWS.COM – Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JM-PPK) gelar Jamasan Kendeng bertitel Banyu Geni, berlokasi di Bukit Alang-alang Kedumulyo, Pati, Jawa Tengah, Senin (24/7/2023).
“Kekarone landhep kabeh, ngreksa manggon Kendeng anjaga bumi, weh adhem lan otot banyu, lampahing panguripan
Lamun to kanthi sembrana, bilahi kang den alami (Keduanya air dan api sama tajamnya, bertempat di Kendeng menjaga bumi, selalu sejuk sebagai tulang laku kehidupan, nanging ati-ati nganggo geni banyu, tapi hati-hati jika memakai api dan air, jika sembrono maka akan bisa mengalami musibah),” kata Gunretno, Koordinator JM-PPK, dalam siaran persnya, Senin (24/7/2023).
Pada bulan Suro dalam penanggalan tahun Jawa ini, JM-PPK mengadakan serangkaian kegiatan yang hari ini diawali dengan Jamasan Kendeng.
“Jamasan Kendeng bermakna siraman atau penyucian diri dari segala bentuk keserakahan manusia, telah lama kita abai kepada Ibu Bumi dengan merusaknya, menjarahnya serta mengeksploitasinya tanpa ada rasa bersalah dan tanpa ada sedikitpun pertanggungjawaban untuk melindunginya, merawatnya bahkan melestarikannya,” ujarnya.
Perlu diketahui, bahwa Pegunungan Kendeng adalah pegunungan purba yang sedang terancam tidak hanya dari tambang dan pabrik semen namun juga tidak adanya kesadaran warga sekitar akan banyaknya manfaat dari gunung kapur (karst) ini jika dirawat dan dilestarikan.
“Pegunungan Kendeng bukanlah onggokan mati batu kapur yang hanya dinilai dengan uang untuk ditambang. Begitu banyak sumber daya dan energi yang harus dilindungi dalam kawasan Pegunungan Kendeng,” ungkapnya.
Menurutnya, air, tanah, udara, gua, semua makhluk hidup yang ada di dalam tanah, di dalam air, di atas permukaan tanah, di udara dan di dalam goa semuanya membentuk rantai kehidupan yang saling menjaga demi kesinambungan kehidupan di alam semesta.
“Merawat kelestarian Pegunungan Kendeng justru akan memberikan keuntungan yang tak ternilai untuk seluruh manusia dan seluruh makhluk hidup,” tandasnya.
Tidak seperti pemahaman pada umumnya yang ada di masyarakat, bahwa bulan Suro lekat dengan hal-hal spiritual yang bermakna gaib seperti penyucian keris dan benda-benda pusaka.
“Bagi petani Kendeng, bulan Suro bermakna jauh lebih dalam. Jamasan Kendeng yang dilakukan JM-PPK menjelaskan bahwa “keris” (jiwa, niat hati) itu ada dalam setiap diri manusia, sehingga perlu dijamas/ disucikan dengan mengingatkan kembali akan fakta-fakta terbaru di lapangan berkaitan dengan perjuangan kelestarian Pegunungan Kendeng,” ungkapnya.
Melalui lamporan (obor yang diarak keliling memutar dengan lantunan doa khusus sebagai upaya menolak bala/ angkara murka), brokohan (kenduri ucapan syukur atas berkat Ibu Bumi) dan nandur cikal (menanam benih/bibit, berarti mengajarkan generasi muda/ wiji Kendeng untuk menjadi penerus perjuangan), akan membuat energi/semangat petani Kendeng yang tergabung dalam JM-PPK kembali dikuatkan dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada.
“Melalui Jamasan Kendeng ini para petani JM-PPK juga berharap seluruh lapisan masyarakat (pemimpin maupun rakyat) tergugah dan sadar untuk berbenah bersama membangun Indonesia yang lebih baik, lebih adil dan lebih beradab serta berdaulat penuh,” katanya.
Bertempat di bukit alang-alang Kedumulyo, kegiatan yang dihadiri perwakilan petani dari Pati, Rembang, Blora, Grobogan dan Kudus ini menjadi momentum untuk saling mengabarkan fakta dan kondisi di masing-masing wilayahnya.
“Pati yang sejak akhir tahun 2022 hingga saat ini sebagian wilayah produksi pangan yaitu area persawahan di Desa Gadudero wilayah Kecamatan Sukolilo masih digenangi banjir dan tanpa ada penanggulangan yang serius dari instansi terkait, sehingga hampir 10 bulan ini lahan tersebut tak bisa ditanami,” bebernya.
Gunretno melanjutkan, belum lagi beberapa minggu lalu tersiar kabar kecelakaan di area pertambangan di daerah Kecamatan Sukolilo.
“Yang kemudian sangat disayangkan tidak ada langkah serius dari pemerintah maupun aparat penegak hukum untuk mengevaluasi secara serius tentang kebijakkan peruntukkan kawasan Kendeng yang seharusnya sebagai kawasan yang dilindungi dan bukan untuk kawasan pertambangan. Akibatnya tambang tetap berjalan sebagaimana biasanya,” imbuhnya.
Dalam kajian JM-PPK, di sisi lain proses penetapan semua kecamatan di Kabupaten Pati sebagai kawasan pertambangan justru akan sangat berdampak kepada masyarakat secara luas.
“Sehingga berdasarkan kegiatan yang terjadi dan bagaimana respon kebijakan pemerintah yang salah kaprah akan semakin membuat Pati terancam krisis pangan dan krisis lingkungan yang tentunya dampaknya akan merambat pada skala yang lebih luas yaitu gagalnya Indonesia berdaulat dalam pangan,” tandasnya.
Gunretno lalu menyampaikan, bahwa di Rembang yang setidaknya sudah menang secara putusan pengadilan dan adanya amanat KLHS Pegunungan Kendeng namun sampai dengan hari ini justru tambang dan operasi pabrik semen terus berlangsung.
“Berdasarkan temuan masyarakat, kini juga marak tambang-tambang ilegal yang justru tanpa ada pengawasan dari aparat terkait. Dan sayangnya kondisi tersebut juga tidak dibaca secara komprehensif oleh pemerintah daerah hingga pusat,” jelasnya.
Menurut pihaknya, Rembang yang sejak 2020 membahas revisi Perda Tata Ruang hingga saat ini tidak diketahui sampai mana pembahasannya, berulang kali JM-PPK bersurat dan datang ke DPRD untuk dilibatkan setidaknya didengarkan aspirasinya, namun sampai saat ini tidak ada respon.
“Padahal isi dari revisi perda ini, ada rencana perluasan kawasan pertambangan, sangat mengancam kehidupan warga yang sebagian besar berprofesi sebagai petani,” terangnya.
JM-PPK melihat bahwa petani yang selalu bekerja dengan tekun menyediakan berbagai sumber pangan bagi seluruh rakyat, tidak pernah korupsi dan menggerogoti negeri ini tetapi petani pulalah yang menjadi masyarakat paling terpinggirkan di negeri ini.
“Kini melalui momen Jamasan Kendeng, JM-PPK berkomitmen untuk terus berjuang dan menyuarakan perjuangan kelestarian lingkungan di kawasan Pegunungan Kendeng dan meminta kepada pemerintah untuk segera menaati rekomendasi KLHS Pegunungan Kendeng sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Presiden RI sejak tahun 2017,” pungkasnya.
(Abu Sahid/ Eko Arifianto)
Komentar