BLORA, KAPERNEWS.COM – Menyikapi anjloknya harga gabah, weden sawah bersama sekelompok massa yang tergabung dalam Aliansi Petani Blora (SPB) memprotes kebijakan pemerintah melalui Menteri Perdagangan RI, yang telah mengimpor 1, 5 juta ton beras dengan menggeruduk Gedung Konco Tani Kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Blora, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, Rabu, (10/03/2021).
“Iya, masyarakat yang tergabung di Aliansi Petani Blora (APB) ini meliputi kawan-kawan dari Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM), Aliansi Masyarakat Sipil Blora (AMSB), Perwakilan Petani Blora dan Mahasiswa Blora. Hari ini melakukan aksi bertajuk Weden Sawah Gugat Anjloke Rego Gabah,” kata Heru Sutanto selaku Koordinator aksi Aliansi Petani Blora.
Teatrikal Weden Sawah yang menebarkan gabah dan bergerak dengan terseret-seret rerepresentasikan ketertindasan kaum tani di situasi serba sulit ini.
“Weden sawah adalah simbol petani yang saat ini posisinya terjepit. Sudah kemarin pupuk langka dan mahal, sekarang panen namun harga gabah anjlok hingga Rp3 ribu per kilo,” imbuhnya.
Dirinya mengatakan, seluruh petani merasa dikhianati dengan kebijakan impor yang berdampak harga gabah panen dan beras di pasaran turun.
“Kami menyampaikan tiga tuntutan, di antaranya Negara dalam hal ini Pemkab Blora harus hadir dalam mengendalikan anjloknya harga gabah serta melindungi nasib petani Blora. Hal ini adalah amanat UU agar panen raya selama setahun ini, harga gabah stabil dan memberi keuntungan kepada petani,” ujarnya.
Selain itu APB meminta Pemkab Blora agar mengintervensi dengan cara ikut menyerap hasil panen petani seperti skema pemerintah di tahun lalu melalui stabilisasi harga gabah.
“Skema ini memungkinkan Pemkab melakukan kerjasama pinjaman modal melalui KUR untuk Bulog, BUMDes, bahkan dengan lembaga sosial yang bergerak melindungi petani, seperti Lumbung Wakaf Beras ACT di Desa Jipang Cepu,” terangnya.
Ditambahkan, APB juga meminta Pemkab Blora agar secara tegas menolak kebijakan impor beras yang dilakukan pemerintah pusat dengan berkirim surat kepada kementerian terkait dan segera membentuk Satgas Pengendalian Harga Pangan yang massif.
“Kalau Menteri Perdagangan dan Pemerintah mau melihat ke daerah-daerah, bahwa Februari, Maret dan pertengahan April panen raya. Tidak cuma di Blora tapi juga di berbagai wilayah. Semestinya kalau mau impor harus ditahan, jangan dimasukkan dulu,” tuturnya.
Saat berunjuk rasa Aliansi Petani Blora juga akan menyampaikan tuntutannya kepada Kepala Dinas Pertanian untuk mendesak Menteri Perdagangan bila tetap memaksakan kebijakannya mengimpor beras sebanyak 1,5 juta ton dan menolak masuknya beras impor ke Kabupaten Blora. Hal ini dikarenakan sejak mencuatnya kebijakan impor beras oleh Menteri Perdagangan, harga gabah hasil panen menjadi turun.
“Kebijakan impor beras untuk menurunkan harga beras, merupakan kebijakan yang tidak pro kepada petani,” tutupnya.
Ir. Reni Miharti, M.Agr. Bus selaku Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Blora mengapresiasi dan menyetujui tuntutan audensi untuk menolak beras impor masuk ke Blora.
“Blora menolak impor beras. Saya sangat setuju. Dan saya kira yang di sini semuanya juga setuju bahwa hasil petani Blora itu sangat luar biasa,” ungkapnya.
Sementara Ketua Aliansi Masyarakat Sipil Blora (AMSB) Seno Margo Utomo menjelaskan bahwa pemerintah mengintervensi dengan anjloknya harga gabah.
“Secara teknis pemerintah harus menyiapkan lumbung untuk menampung serapan hasil panen petani. Entah yang dibeli oleh perusahaan swasta atau Bulog,” tegasnya.
Terkait dengan tuntutan penolakan impor beras masuk Blora, dirinya meminta pihak Pemkab Blora segera menuangkan kesepakatan tersebut dalam surat resmi.
“Surat tersebut nanti ditandatangani oleh Pemkab Blora, Forkopimda dan DPRD Blora, lalu dikirimkan ke pemerintah pusat,” pungkasnya.
Audiensi sekitar 2 jam dihadiri Kepolisian Resor Blora, Kodim 0721, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Blora, Bagian Perekonomian, Dindagkop dan UKM serta Bulog.
(Abu Sahid)
Komentar