BLORA – Rencana pendirian Mal Pelayanan Publik (MPP) untuk percepatan roda pembangunan dalam program 99 hari kerja Bupati – Wakil Bupati Blora terpilih H. Arief Rohman, S.IP, M.Si – Tri Yuli Setyowati, ST, MM disinyalir gagal setelah didapati Gedung Konco Tani dalam kondisi yang berantakan, Jum’at (12/3/2021) sore kemarin.
“Setelah kita lihat kondisi tempat parkir kendaraan yang dihancurkan, taman yang rusak, kanopi tanaman peneduh yang hilang, beberapa AC ruangan yang sudah tidak berada pada tempatnya, jaringan elektronik yang terputus, hingga plafon yang berlubang menjadikan kami prihatin,” kata Eko Arifianto, Ketua Yayasan Duta Blora Indonesia dengan didampingi Sekretaris dan Anggota Divisinya, Jum’at (12/3/2021).
Menurut Eko, sepertinya ada yang mencoba menggagalkan program pelayanan publik yang merupakan satu program andalan dari 99 hari kerja Bupati-Wakil Bupati Blora terpilih dengan membuat lokasi MPP ini berantakan.
“Saya malah jadi bertanya, apakah ada pihak yang tidak suka bila masyarakat mendapat pelayanan yang cepat dan baik. Ini kan aneh dan sangat absurd,” ujarnya.
Dalam analisanya, karena MPP bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, seyogyanya mendapatkan dukungan dari semua pihak.
“Ini nantinya kan mempermudah masyarakat dalam mendapatkan pelayanan administrasi kelahiran, kematian, investasi, hingga layanan hukum serta perbankan. Termasuk mendorong kemudahan berusaha yang outputnya bisa mengurangi angka pengangguran di Blora. Kalau memang benar ada upaya kesengajaan sabotase itu sama sekali tidak berdasar,” tandas aktifis 1998 ini.
Diinformasikan, saat ini ada 26 instansi yang sudah bergabung, baik daerah, vertikal dan BUMN/BUMD, dengan jumlah 235 jenis pelayanan yang terintegrasi. Di antaranya adalah Instansi Daerah seperti BPPKAD, DISDUKCAPIL, DLH, DINRUNKIMHUB, DPUPR, DINAKIKAN, DINPERTAN, DINPERINAKER, DINDAGKOP UKM, DINKOMINFO, DKK, Dinas Pendidikan, DPMPTSP KAB BLORA, DINPORABUDPAR. Sedang Instansi Vertikal antara lain: KPP PRATAMA, KEMENAG, POLRES BLORA, DPMPTSP Provinsi, SAMSAT, Imigrasi. Sedangkan BUMN/BUMD di antaranya adalah BPD JATENG, Kantor Pos, PLN, PDAM, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
“Memang Gedung Konco Tani yang merupakan gedung bekas kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan ini sepertinya cukup strategis. Intinya, daripada boros anggaran bangun gedung baru lagi, mungkin gedung yang terletak di jalan nasional Blora-Cepu KM 5 ini masih cukup baik dan representatif karena punya halaman yang luas untuk parkir kendaraan,” terangnya.
Sementara dalam penjelasannya, Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Blora, Drs. Purwanto, MM selaku Manajer MPP mengatakan sedang bertugas di luar kota.
“Maaf saya tidak bisa menemani karena masih di Pati melakukan koordinasi dengan Kantor Imigrasi,” ungkapnya.
Terkait dengan rencana lokasi MPP Blora yang kondisinya berantakan, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Blora Komang Gede Irawadi, SE, M.Si, saat dihubungi mengatakan akan melakukan pengecekan ke Gedung Konco Tani.
“Seharusnya tidak boleh begitu. Ini pihak Inspektorat saya minta ikut ngecek,” jelasnya.
Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) tentang pendirian MPP Blora sempat dilakukan langsung oleh Bupati H Arief Rohman, S.IP, M.Si dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) RI di Hall Hotel Fairmont, Jakarta Selatan, Selasa (02/04/2021) pekan lalu.
Rencananya menurut jadwal, grand launching MPP Blora akan dilakukan pada akhir bulan Mei 2021.
(Abu Sahid)
Kok bisa sampai pada kerusakan fisik ya? Tempat parkir kendaraan yang dihancurkan, taman yang rusak, kanopi tanaman peneduh yang hilang, beberapa AC ruangan yang sudah tidak berada pada tempatnya, jaringan elektronik yang terputus, hingga plafon yang berlubang. Memang tidak ada penjaga atau security-nya? Lalu bagaimana dengan CCTV?