BLORA, KAPERNEWS.COM – LSM Pemantau keuangan Negara (PKN) bersama Ami’ul Khasanah, Senin (11/7/2022) mendatangi Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Blora guna mempertanyakan pelaksanaan pelantikan Ami’ul Khasanah sebagai Kepala Dusun (Kadus) Desa Talokwohmojo, Selasa (12/7/2022) besok yang akan diselenggarakan di Balai Desa Talokwohmojo, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora, Jawa Tengah.
Kepala Dinas PMD Kabupaten Blora Yayuk Windrati, S.IP. kepada awak media menyampaikan tanggapan atas surat dari Kades Talokwohmojo terkait pelantikan Ami’ul Khasanah.
“Itu adalah kelanjutan proses yang dulu tertunda, kemudian setelah diklarifikasi oleh Ombudsman, Ombudsman menyarankan untuk melanjutkan proses pelantikannya,” terangnya.
Yayuk menambahkan, pihaknya menyampaikan kepada Kades Talokwohmojo dan diapresiasi, kemudian ditindaklanjuti dengan mempersiapkan pelantikan Ami’ul Khasanah.
“Ombudsman menyarankan dulu, setelah nanti sama sekali tidak ditindaklanjuti baru ada rekomendasi, besok di desa tetap mengadakan pelantikan untuk berita acara walau Ami’ul tidak hadir dalam acara tersebut,” jelasnya.
Sementara itu, anggota Pemantauan Keuangan Negara (PKN) Seno Margo Utomo bersama Ami’ul usai melakukan mediasi dengan PMD Blora mengatakan, bahwa undangan pelantikan yang akan dilakukan Kepala Desa pada tanggal 12 Juli besok pagi menurutnya tidak mengandung dasar hukum yang jelas.
“Karena dasarnya tidak jelas, tidak ada dasar dari Ombudsman atau perintah dari PMD atau Bupati, keinginan dari saya dan keluarga ini bisa terbongkar sampai ke akar-akarnya,” ucapnya.
Senada dengan Seno, saat disinggung rencana pelantikan dirinya sebagai Kadus, Ami’ul menyatakan tidak menginginkan karena sedang melakukan sanggahan.
“selain itu dasar hukum pelantikan yang ada tidak jelas. Sebab saya juga belum diberi surat pencopotan Siswanto oleh Kades, saya mau dilantik asal dasar hukumnya jelas,” pungkasnya.
(Abu Sahid/ Eko Arifianto)
Komentar