BANDUNG BARAT, KAPERNEWS – Dewan Pimpinan Kecamatan (DPK) Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kecamatan Lembang, Agus Karyana meminta Bupati Bandung Barat dapat mencairkan bantuan keuangan RW sebelum masa jabatannya berakhir.
Hal tersebut lantaran bantuan keuangan untuk RW merupakan janji politik pasangan Aa Umbara dan Hengki Kurniawan saat kampanye Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati.
Diketahui pucuk pimpinan Bandung Barat duduki Hengki Kurniawan sebagai Bupati Bandung Barat menggantikan Aa Umbara Sutisna yang tersandung masalah hukum.
Awalnya, bantuan keuangan untuk RW tersebut sebesar Rp 100 juta/tahun dan turun drastis menjadi Rp 15 juta/tahun. DPK APDESI Lembang, Agus menyebut, bantuan tersebut baru terealisasi satu kali pada tahun 2022 lalu.
“Saya harap di akhir masa jabatan bupati hendaknya bisa mencairkan dan merealisasikan bantuan keuangan RW ini agar apa yang menjadi harapan dan salah satu janji politiknya bisa terpenuhi,” ungkapnya kepada wartawan, Kalmis (14/9/2023)
Menurut Agus, Pj Bupati Bandung Barat yang nanti akan menggantikan sementara bupati saat ini belum tentu bisa meneruskan program.
“Janji-janji yang belum terealisasikan belum tentu PJ bisa meneruskan kebijakan pak bupati,” ujarnya.
“Itu harapan saya dengan para ketua DPK Apdesi yang kemarin itu sempat ngobrol, karena ada juga di salah satu desa tahun 2022 ada 2 RW yang belum cair,” pungkasnya menambahkan.
Sebagai informasi masa jabatan Hengki Kurniawan sebagai Bupati Bandung Barat akan berakhir pada 20 September 2023.
Terpisah, Fungsional Bidang Kelembagaan DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) Kabupaten Bandung Barat, Desi Devianti mengungkapkan pihaknya sudah mengajukan permohonan pencairan pada Bupati Bandung Barat di Tanggal 26 Juni.
“Suratnya juga udah turun disposisinya dari pak Sekda ke Keuangan ada disposisinya di perubahan. Masalah cair atau tidaknya bukan ranahnya DPMD, kita sudah mengikuti sesuai administrasi,” ungkapnya saat di konfirmasi, Jumat (15/9/2023)
Disinggung apakah pemerintah desa sudah mengirimkan proposal Bantuan Keuangan RW yang 15 Juta, Desi mengatakan belum, hal tersebut menurutnya lantaran belum ada kejelasan dan khawatir kalau mereka (pemerintah desa) sudah memasukan proposal ternyata tidak sesuai dengan rencana.
“Biasanya kalau untuk proposal kita bersurat dulu ke desa melalui kecamatan, disini kita belum melakukan itu karena belum ada kepastian juga dari keuangannya,” jelasnya.
“Terakhir di cek menunggu rasionalisasi di perubahan itupun berdasarkan hasil kesepakatan,” pungkas Desi menambahkan.
(KAMIL)
Komentar