GARUT, KAPERNEWS.COM – Pemerintah Kabupaten Garut menerbitkan peraturan Bupati Garut tentang pengelolaan pelayanan informasi publik dengan tujuan meningkatkan pelayanan badan publik di lingkungan Pemda Garut.
Sesuai dengan pengecekan terhadap laman https://jdih.garutkab.go.id/page/info/produk/9456 yang diakses pada selasa 10 Desember 2019 pukul 09.45 WIB, data peraturan Bupati Garut nomor 22 tahun 2018 adalah Peraturan tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, berbeda dengan data yang diakses dari laman https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/96674/perbup-kab-garut-no-22-tahun-2018 yang mana peraturan Bupati Garut nomor 22 tahun 2018 Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.
“Ada apa lagi dengan Kabupaten Garut, masalah aturan saja seolah sudah ada penyesatan kepada publik untuk sesat piker, karena informasi data yang disuguhkan tidak sesuai dengan sebenarnya,” ucap Asep salah satu Mahasiswa Sekolah Tinggi Hukum Garut dan anggota Lembaga Sepultura Pemuda Pancasila Garut.
Berdasarkan dokumen yang kami akses, Asep menjelaskan bahwa Perbup Garut nomor 22 tahun 2018 yaitu tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi yang mengantikan Perbup Garut nomor 20 tahun 2017 tentang pedoman pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi publik di lingkungan pemerintah Kabupaten Garut, namun di JDIH Pemkab Garut menjadi salah.
“Entah apa ni tujuan Pemkab Garut sampai menampilkan aturan berbeda dengan nomor yang sama, jangan sampai beritikand untuk menyesatkan warga Garut dalam kepatuhan aturan,” tutupnya.
Dihubungi melalui sambungan selulernya, Dinas komunikasi dan informatika belum memberikan penjelasan resmi terkait kebenaran mana aturan yang sebenarnya antara Perbup Garut nomor 22 atau 23. (Oki/Suradi)
Komentar