BLORA, KAPERNEWS.COM – Seorang Koordinator Lapangan (Korlap) aksi tersirat kesal dalam menyikapi demo tandingan saat dirinya bersama kelompok massa yang tergabung dalam Pemantau Keuangan Negara (PKN) Blora menggelar aksi demo menuntut pembatalan Pengisian Perangkat Desa (Perades) Kabupaten Blora di depan kantor Kejaksaan Negeri Blora, Selasa (4/1/2022) siang tadi.
Di lapangan terlihat dua aksi yang berbeda, yaitu satu kelompok membentangkan spanduk yang bertuliskan “Bongkar Jual Beli Tes Perades” dan di sisi lainnya seorang wanita membentangkan spanduk yang bertuliskan “Lanjutkan Pengisian Perangkat Desa di Kabupaten Blora.”
“Saya sudah bilang APH (Aparat Penegak Hukum) bahwa ada potensi demo tandingan, tapi mereka malah nanya: “Apa ada?” Terus pas kami demo tadi ternyata benar ada demo tandingan, tapi APH gak mengusir, padahal ilegal,” keluh Seno Margo Utomo Koordinator Lapangan.
Selaku Korlap dirinya menduga bahwa pihak pendemo tandingan merupakan massa bayaran.
“Demo tandingan bayaran kuwi. Sudah saya ingatkan dari awal. Sudah saya teriakin di Kejaksaan untuk diusir atau kami serang,” tegas politisi yang pernah naik meja saat audiensi di DPRD ini.
Sementara di lain sisi, wanita pendemo tandingan mengaku, bahwa hal tersebut merupakan inisiatifnya sendiri.
“Karena saya tidak setuju jika pengisian perangkat desa dibatalkan,” ungkap warga Kelurahan Ngawen ini.
Selaku masyarakat yang kritis, dirinya tidak menyukai kelompok yang minta Perades dibatalkan.
“Jujur saya tidak suka dengan orang yang gembar-gembor tiba-tiba minta membatalkan Perades. Bagi saya membatalkan itu tidak mudah. Jika memang ada pelanggaran, ya, laporkan saja ke APH,” pungkasnya.
(Abu Sahid/ Eko Arifianto)
Komentar