BANDUNG BARAT, KAPERNEWS – Kabar dihapusnya insentif ketua RT (Rukun Tetangga) dan ketua RW (Rukun Warga) se-Kabupaten Bandung Barat mulai mencuat kepermukaan. Salahsatunya datang dari seorang ketua RW di Kecamatan Batujajar.
Saat dihubungi melalui telepon, ketua RW yang minta namanya disembunyikan mengatakan jika Insentif RT dan RW yang biasa diberikan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat sebesar 188 ribu setiap bulan kini dihapus.
“Insentif RT dan RW yang diberikan oleh Kabupaten Bandung Barat itu dihentikan sampai bulan Mei. Jadi sekarang itu gak ada, di hapus dengan alasan Bandung Barat sedang mengalami defisit. Dari bulan Juni itu gak ada insentif dari Kabupaten Bandung Barat, jadi yang ada itu hanya dari desa yang 88 ribu sebulannya. Itu sudah disampaikan oleh kecamatan masing-masing di Forum Rapat,” ungkapnya, Kamis (06/07).
Dirinya merasa heran, di Tahun politik saat ini apakah tidak akan menjadi blunder jika insentif puluhan ribu Ketua RT dan RW dihapus.
“Dengan pemberitahuan seperti itu, walaupun disampaikan nanti kedepannya seperti apa tapi itu kan baru wacana saja, yang jelas bahwa insentif yang diberikan oleh Pemda Kabupaten Bandung Barat hanya sampai bulan Mei,” jelasnya.
Pemerintah Bandung Barat, kata dia, harus mencari solusi yang tepat meskipun Bandung Barat mengalami Defisit sekitar 500 Milyar. Kalau dengan menghapus insentif RT RW, itu harus sudah betul-betul merupakan kebijakan yang tepat.
“Mau dibilang apapun RT RW itu merupakan lembaga terdepan, Sensus masyarakat, data penduduk, ibu hamil, yang berhubungan dengan PKK dan lainnya tetap berhubungan ya dengan RT dan RW, saat kita mengalami covid-19 banyak yang mengalir bantuan-bantuan itu siapa yang menjadi garda terdepan kan, kan tetap RT dan RW,” jelasnya.
Menurutnya jika penghapusan insentif RT RW itu terjadi, tidak menutup kemungkinan nanti saat Pemilu 2024 para ketua RT dan RW tidak akan memilih Bupati saat ini.
“Dampak terburuk kalau ini tidak ada solusinya, jelas saya punya anak, punya istri, punya saudara, saya punya masa, saya pendukung berat Hengki. Walaupun saya tidak bisa berpolitik non praktis saya jelas-jelas kalau permasalahan ini tidak ada solusinya walaupun nanti pemilu 2024 ataupun beliau bisa menang dengan tanpa ada RT dan RW ya mungkin saya rasa tidak akan ada yang memilih beliau (Bupati/red) saya yakin,” pungkasnya.
Sementara itu, dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Jumat (07/07) Sekda Kabupaten Bandung Barat, Ade Zakir membantah kabar dihapusnya insentif RT dan RW. Menurutnya, malau dihapus harus di APBD Perubahan, pihaknya hanya menyesuaikan dengan kondisi keuangan.
“Kalau dihapus mah gak berani karena itu Perda APBD, kalaupun dihapus, dikurangi, ditambah kan di perubahan. Karena kondisi keuangannya kita mungkin transparan kondisinya begini, ya jangan kan RT dan RW, kita juga Tukin 13 belum dapat,” ungkapnya.
Disinggung tentang insentif yang kabarnya tidak boleh ganda, dirinya menyarankan untuk bertanya ke bagian keuangan karena belum ada info.
“Intinya mah kondisi keuangannya sedang tidak baik-baik saja jadi semua belanja juga banyak yang tertunda bukan hanya ini, termasuk tadi yang dialami ASN, Tukin 13 nyampe di tahan dulu,” jelasnya.
“Sama-sama lah, sama-sama prihatin gitu. Do’ain saja keuangannya bagus lagi,” pungkas Ade Zakir menambahkan.
(KAMIL)
Komentar