SULTRA, KAPERNEWS.COM – Gubernur Sulawesi Tenggara, Ali Mazi mengakui adanya isyu rencana kedatangan 500 Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China kewilayah Bumi Anoa ini dengan tujuan bekerja di perusahaan nikel PT. Virtu Dragon Nickel Industry (VDNI) yang berada di Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe.
Sementara, Pemerintah saat ini sedang diterpa masa pandemi corona virus yang menerpa hampir diseluruh pelosok negeri ini, namun pemerintah pusat mengizinkan Tenaga Kerja Asing (TKA) China tersebut masuk ke Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).
Baca juga :
Soal rencana kedatangan 500 TKA Cina pun diakui oleh Gubernur Sultra, Ali Mazi, saat ditemui di Rumah Jabatan (Rujab) Gubernur Sultra, Senin (27/4/2020) dan langsung menggelar rapat terbatas dengan unsur pimpinan daerah.
“Inti pertemuan ini, yakni kita keberatan untuk kebijakan memasukan kembali 500 TKA asal Cina. Walaupun surat-surat pendukung bebas dari Corona, namun itu tetap tidak bisa kita terima, sebab bebrepa waktu lalu kedatangan 49 TKA Cina juga mengundang reaksi penolakan dari masyarakat,” tegas dia.
Baca juga :
Lanjutnya menegaskan, intinya dengan suasana kebatinan masyarakat menghadapi corona tidak tepat dengan memasukan TKA asal Cina, tambahnya.
Dia juga menyampaikan, dirinya akan berkoordinasi dengan pihak PT. VDNI terkait kedatangan 500 TKA Cina, untuk menunda sementara, sampai wabah ini benar-benar sudah tidak ada.
“Nanti, setelah wabah Covid-19 ini berakhir, baru akan dibicarakan kembali,” tukasnya.
Terpisah, ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) Abdurrahman Saleh bakal memimpin demonstrasi menolak kedatangan 500 tenaga kerja asing (TKA) dari China. Itu akan dilakukannya jika pemerintah pusat benar-benar mendatangkan TKA China di tengah wabah corona.
Baca juga :
“Kalau ini tetap dipaksakan datang (500 TKA), intelijen kita bisa mengawasi kapan datangnya. Saya akan memimpin langsung demonstrasi, semoga ini bisa menjadi sejarah, ini bisa dikenang sampai 2024,” kata Abdurrahman mengutip Antara, Kamis (30/1).
Oleh karena itu, kata Abdurrahman, lebih baik tidak mendatangkan ratusan TKA China karena berpotensi membawa virus corona baru.
“DPRD bukan antiasing, kita komitmen bahwa investasi dibutuhkan dan regulasinya harus dipatuhi, namun hari ini dunia sedang pandemik Covid-19, untuk itu mewakili fraksi kita tolak. Di satu sisi aturan regulasi benar tapi dampak kedepannya dan dampak sosialnya,” ucapnya. (DS/Red/AA)
Komentar