BANDUNG, KAPERNEWS – Anggota Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat Ahab Sihabudin menilai wacana Impor beras yang akan dilakukan pemerintah sangat merugikan para petani, bukan mensejahterakan. Karena harga beras akan menjadi turun.
“Seharusnya kita menghargai dan meningkatkan taraf hidup para petani yakni membeli beras dengan harga yang dimungkinkan dapat meningkatkan Kesejahteraan petani,” ungkapnya saat dihubungi kapernews.com melalui saluran telpon, Rabu (24/03).
Tentu saja DPRD sebagai perwakilan rakyat dan seluruh masyarakat Jawa Barat menolak rencana impor beras itu.
“Beli gabah petani dengan harga yang pantas, yang layak sehingga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani bukan malah impor. Juga subsidi pupuk dan juga modernisasi pertanian itu yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah,” tegas anggota DPRD Provinsi Jabar Dapil Garut tersebut.
Menurut Ahab, perhatian pemerintah terhadap petani di Jawa Narat masih kecil. Jangankan pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Jawa Barat saja cuma 2 persen anggaran yang diarahkan untuk sektor pertanian, perkebunan.
“Tentu saja dengan masyarakat Jawa Barat yang sebagian besar masyarakatnya itu adalah masyarakat pertanian harus mendapat perhatian yang lebih besar dari pemerintah baik Provinsi maupun pusat,” harapnya.
Lebih jauh Ahab mengemukakan, mengenai pupuk subsidi susahnya luar biasa, harus punya kartu petani ternyata susah juga. Keluhan petani itu luar biasa terus-terusan gak pernah henti.
“Akibat perhatian pemerintah yang kurang terhadap petani. Sekarang kita para petani sudah kesulitan cari tenaga kerja juga sudah susah, untuk nyangkul itu udah susah. Emang artinya kan bayarannya murah,” tuturnya.
“Oleh sebab itu kami berharap pemerintah itu meningkatkan perhatiannya kepada petani, ya tadi dengan adanya membeli gabah yang mahal, yang tinggi lah. Berikutnya juga ada subsidi pupuk, modernisasi alat-alat pertanian, juga ada pengolahan hasil pertanian,” tandasnya menambahkan.
(KN)
Komentar