BANDUNG, KAPERNEWS – Politikus PKS, Ahab Sihabuddin menentang keras rencana pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada bahan kebutuhan pokok termasuk beras, jagung dan sayuran yang kini ramai menjadi perbincangan.
“Masyarakat sudah susah seperti ini ditambah susah lagi. Ini mungkin pemerintah sudah tidak cerdas lagi untuk menyelesaikan permasalahan problematika negara saat ini, lebih semakin menyengsarakan masyarakat,” geramnya.
Ahab meminta pemerintah semakin cerdas bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan juga melepaskan beban masyarakat yang saat ini terkena bencana covid-19.
“Jangan dibikin susah kembali, jangan dibikin semakin susah, kasihan masyarakat. Tolong pajak ini jangan sampai direalisasikan kapanpun,” tegasnya.
Lebih lanjut Ahab yang merupakan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat ini menjelaskan, yang jelas semua hal yang akan menyebabkan meningkatkan kesengsaraan masyarakat tentu harus dipertimbangkan secara matang, dan kita betul-betul menolak untuk merealisasikan itu.
“Nanti langkah-langkah politik itu bagian di pusat, ini kan tingkat daerah. Kita hanya mengusulkan saja ke pusat untuk menentang keras dan ditindaklanjuti dengan upaya-upaya politik agar kebijakan ini tidak direalisasikan,” ungkapnya.
Seharusnya, sambung Ahab, pemerintah memberikan insentif kepada masyarakat di situasi seperti ini. Kalau diluar negeri kalau ada lockdown itu semua biaya hidupnya ditanggung pemerintah ini malah di cekik.
“Kami sangat menyesalkan kalau ini direalisasikan dan tentunya kita menentang kepada pemerintah agar kebijakan pajak ini jangan sampai direalisasikan. Sayang masyarakat, saya merasakan bagaimana deritanya masyarakat saat ini nanti akan menimbulkan krisis sosial, krisis keamanan, saya kira mungkin kejahatan akan merebak dimana-mana,” tandasnya.
(KAMIL)
Komentar