KBB, KAPERNEWS – Anggota Komisi 3 DPRD Kabupaten Bandung Barat Pither Tjuandys menyebut dalam pelayanan kendaraan bermotor di Kabupaten Bandung Barat dan wilayah 16 Kecamatan ini ada beberapa hal yang menjadi sorotan.
“Di dalam proses perizinan trayeknya diperpanjangnya itu terlalu lama yang dikeluarkan oleh bagian perizinan, lalu trayek yang diinginkan adalah trayek dengan kondisi masyarakat saat sekarang ini dengan ekonominya,” ungkapnya usai audensi bersama Organda.
lebih lanjut Pither mencontohkan dari wilayah Selatan Gununghalu kalau mau mengurus KTP dan surat-surat yang berkaitan di pemerintahan Bandung Barat tentunya kendaraannya itu sangat mahal ongkosnya juga mengusulkan agar membuka trayek untuk ke jalur ngamprah dan sekitarnya.
“Hal tersebut hingga ini sudah diajukan pada zaman almarhum Bupati Abu Bakar namun belum terlaksana sehingga mereka tetap lagi menyoroti hal ini menurut Organda sangat penting untuk dilakukan, sehingga ini mereka sampaikan kepada komisi 3,” terangnya.
Masih kata Pither, pihaknya sengaja mengundang dinas terkait, Dinas Perhubungan dan tentunya masing-masing sudah memberikan tanggapan.
“Dalam hal ini adalah perizinan menyatakan bahwa prosesnya dikendalakan oleh karena kelengkapan administrasinya yang membuat individu adalah jaringan yang sedangkan dari bagian Dishub bahwa komunikasi berjalan baik tentunya ini sedang diperbaiki,” jelasnya.
Pither mangajak untuk bersama-sama memperbaiki dalam kinerja untuk hari ini dan kedepannya sehingga ini kita sepakati bersama-sama.
“Saya mengkritisi bahwa masing-masing dinas harus melihat pelayanan publik terhadap masyarakat karena akan disampaikan oleh organda tentunya penilaian mereka? Dan ini harus disampaikan kepada dinas terkait di dalam tugasnya, tentunya kita harus menerima dan tentunya kita bersama-sama memperbaiki,” tegasnya.
Lebih lanjut Pither meminta di dalam proses perpanjangan trayek ini juga harus memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentunya kepada para pengusaha angkot sehingga jangan sampai tetap menyoroti bahwa ini adalah jika keterlambatan daripada bagian dari perizinan.
“Itu tergantung dari kebutuhan yang dilihat, contohnya seperti tadi organda menyampaikan bahwa perlu ada trayek yang melewati Kantor Bupati Bandung Barat dalam hal ini Ngamprah, karena mempermudah untuk masyarakat sehingga apa tidak terlalu beban biayanya,” tandasnya.
(KAMIL)
Komentar