BLORA, KAPERNEWS.COM – Pemkab Blora serius tangani banjir di wilayah Cepu, yang akhir-akhir ini sering terjadi.
Mewakili Bupati Blora H. Arief Rohman, S.IP, M.Si, Wakil Bupati Blora Tri Yuli Setyowati, ST, MM mendorong agar permasalahan banjir yang kerap terjadi pada sejumlah wilayah di Kecamatan Cepu untuk segera ditangani.
Kamis (19/5/2022), Wakil Bupati Blora memimpin langsung rapat koordinasi penanganan banjir di wilayah Cepu.
Rakor yang digelar di Kantor Kecamatan Cepu diikuti oleh Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Blora, Adm Perhutani Cepu, PEM Akamigas, Staf Ahli Bupati, Kepala OPD terkait beserta jajarannya, TP2D Kabupaten Blora, Camat Cepu, dan Lurah se-Kecamatan Cepu.
Rapat koordinasi tersebut, untuk mengurai permasalahan banjir di Cepu sekaligus menemukan solusi yang tepat.
Wabup menjelaskan, Pemkab telah menyiapkan beberapa langkah baik secara jangka pendek maupun jangka panjang, untuk mengatasi banjir di Cepu itu.
“Setelah rakor kita langsung ada tindakan untuk penanganan banjir Cepu. Mulai yang jangka pendek, kita langsung ada action dari Dinas PUPR dan OPD terkait untuk meninjau lokasi secara langsung, dimana saja dan apa saja yang perlu dilakukan, termasuk di hilir nanti, juga terkait penambahan pompa atau parsial,” terang Wabup.
Pemkab juga menyiapkan penyelesaian permasalahan banjir untuk jangka panjang, seperti halnya opsi untuk pembuatan kanal.
“Pembangunan kanal tersebut tentu membutuhkan perencanaan yang matang, maka nantinya perlu studi kelayakan yang mana saya berharap di tahun 2022 ini, di perubahan, untuk dilakukan studi kelayakan,” harapnya.
Disampaikan Wabup, tindakan-tindakan mencegah terjadinya banjir untuk jangka pendek akan segera dilakukan sembari mempersiapkan studi kelayakan pembangunan kanal.
“Mengurai banjir di Cepu tidak bisa sendiri-sendiri tetapi bagaimana sinergitas, kita harus kita lakukan dari beberapa stakeholder, kita melakukan koordinasi yang intinya bagaimana kita mengurai banjir di Kecamatan Cepu sekaligus memberikan masukan dan saran yang terbaik,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda A. Mahbub Djunaidi, S.Pd. M.Si pada kesempatan itu juga memaparkan mengenai masterplan drainase Kecamatan Cepu.
Ia menjelaskan bahwa ada beberapa persoalan yang dihadapi Cepu sehingga menimbulkan terjadinya banjir. Salah satunya adalah saluran drainase yang ada di berbagai lokasi kini semakin menyusut.
“Di Turibang misalnya, kita bisa melihat selokan dulu lebarnya tidak kurang tiga meter, sekarang tidak ada satu meter bahkan sekitar 80 cm, juga lumpur akibat sedimentasi makin lama makin banyak tinggi, di daerah Balun juga sama malah selokannya dipakai rumah dan warung di situ sampah juga banyak, lebarnya juga berkurang, daerah Tuk Buntung malah drainasenya saat ini hilang,” ungkapnya.
Lanjutnya, semua pihak harus bersinergi tidak hanya pemerintah saja tapi masyarakat juga untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat agar tidak buang sampah sembarangan.
Solusi Penanganan Banjir
Kepala DPUPR Blora Ir. Samgautama Karnajaya, MT, menyebutkan ada beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan banjir di Kecamatan Cepu, mulai dari jangka pendek dan panjang.
“Solusinya yang pertama, memang jangka pendeknya adalah normalisasi drainase, ada beberapa cara seperti yang pertama adalah mengurangi sedimentasi. Kemudian yang kedua adalah penambahan lebar saluran, yang tadinya lebar 3 meter menjadi 80 cm itu harus dikembalikan kembali menjadi 3 meter,” terang Samgautama.
Kepala DPUPR juga mengungkapkan bahwa memperlebar volume jaringan-jaringan yang ada di hilir dekat Bengawan Solo sangatlah penting.
Disampaikan Samgautama, solusi selanjutnya adalah secara jangka panjang dengan pembuatan kanal di wilayah Cepu. Menurutnya, bila disepakati untuk pembuatan kanal tersebut nantinya perlu untuk dilakukan studi kelayakan dan berbagai tahapan lainnya untuk bisa diajukan ke pusat.
“Kalau beberapa hal tersebut tidak bisa tertangani, maka kita harus membuat kanal, kita harus membuat saluran untuk air ini. Minimal kita membuat saluran induk yang semua arah aliran itu nanti lewat situ,” terang Kepala DPUPR.
“Kalau itu disepakati bahwa kita harus membuat kanal, maka kita harus membuat studi kelayakan pembangunan kanal, kemudian membuat DED, kita nanti ajukan untuk mintakan anggaran dari pusat, mengingat Cepu ini juga pusat kegiatan wilayah,” ungkapnya.
(Abu Sahid/ Eko Arifianto)
Komentar