KALIANDA, KAPERNEWS.COM – Realisasi penggunaan anggaran Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel) tahun anggaran 2019 sepertinya perlu menjadi bahan pemeriksaan aparat penegak hukum (APH).
Bagaimana tidak, ada sejumlah realisasi anggaran di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) itu yang terkesan janggal. Bahkan, dapat disinyalir ada indikasi penyimpangan. Karenanya, APH diwilayah hukum Lamsel perlu turun tangan.
Berdasarkan data yang berhasil dihimpun, pada tahun 2019 OPD yang dikomando Aris Wandi tersebut mencatat realisasi anggaran pada program pembinaan dan pengembangan olahraga dengan nilai sebesar Rp. 1.381.280.000,00.
Dengan rincian realisasi yakni, peningkatan senam rutin pegawai dan masyarakat dengan nilai sebesar Rp. 410.750.000. Pemeliharaan rutin dan fasilitas UPT pengelolaan sarana dan prasarana 8 Gedung Olahraga di Lamsel dengan nilai sebesar Rp.146.760.000.
Kemudian, pengembangan olahraga di masyarakat desa/kelurahan dengan realisasi anggaran sebesar Rp.92.500.000. Kompetisi olahraga tingkat kecamatan, kabupaten dan nasional sebesar Rp.150.000.000 serta penyelenggaraan kompetisi olahraga kreasi (Senam Poco-Poco) sebesar Rp. 91.850.000.
Selain pada program tersebut, dugaan penyimpangan anggaran juga terjadi pada program peningkatan dan kapasitas pemuda dengan nilai anggaran sebesar Rp.720.000.000. Rincian penggunaan anggarannya yakni pada program seleksi Diklat paskibraka dan parade pakaian adat hari sumpah pemuda yang menelan anggaran Rp. 300.000.000. Lalu, pelatihan kelokpok usaha pemuda produktif, ketrampilan pemuda pedesaan, kewirausahaan pemuda serta pameran hasil karya pemuda dengan nilai anggaran sebesar Rp.170.000.000. Kamis, (11/08/2022).
Ditambah lagi, adanya catatan realisasi anggaran pada program seminar kewirausahaan yang menelan anggaran negara sebesar Rp. 90.000.000. Seleksi pertukaran pemuda antar provinsi (PPAP), pemuda pelopor, jambore pemuda Indonesia dan dialog pemuda dengan nilai anggaran sebesar Rp.70.000.000.
Saat dilakukan penelusuran secara berkala ke desa-desa, ternyata hampir semua program dengan klaim anggaran hingga miliaran itu diduga tak direalisasikan oleh Dispora. Diantaranya untuk anggaran senam masyarakat.
Dikatakan salah seorang Kepala Desa (Kades) yang namanya sengaja dirahasiakan, menuturkan bahwa kegiatan senam dari tahun 2019 hingga saat ini tidak ada anggaran yang dikucurkan dari dinas. Bahkan ia mengaku, hampir setiap digelarnya kegiatan senam, kerap menggunakan anggaran pribadi kepala desa.
“Gak ada anggaran dari dinas. Semuanya pake anggaran sendiri. Malah justru desa yang terbebani untuk anggaran senam itu. Contohnya senam KJS, itu kita pakai anggaran sendiri, untuk konsumsi ataupun soundsystem nya,”ujarnya kepada wartawan beberapa waktu lalu.
Senada juga dikatakan Kades lainnya, yakni untuk realisasi program pengembangan olahraga masyarakat. Bahkan, adapun bantuan dalan bentuk perlengkapan olahraga yang tersalurkan ke desa, adalah merubah bentuk bantuan dari Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) melalui cabang olahraga (Cabor) dan disalurkan oleh Komite Olahraga Kecamatan (KOK).
“Tapi, dari tahun 2019 memang gak ada bantuan-bantuan dari dinas maupun dari KONI untuk kelompok olahraga pemuda di desa,”lanjutnya.
Setali tiga uang, juga disampaikan Kades lainnya lagi. Pada program Diklat paskibra juga diduga tak tersalurkan. Sebab, mereka menegaskan seleksi paskibra dari tingkat kecamatan pun tidak ada anggaran yang diterima dari Dispora. “Sampai adanya perwakilan kecamatan yang ditugaskan sebagai Paskibra ditingkat kabupaten juga tidak ada anggaran untuk operasional yang disalurkan oleh Dispora,” tambahnya.
Sayangnya, hingga berita ini diterbitkan, media belum berhasil melakukan konfirmasi kepada Kepala Dispora Lamsel, Ariswandi. Saat tim media berupaya menemuinya di kantor, namun yang bersangkutan tidak berada ditempat. (Red)
Komentar