KAPERNEWS – Ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Serang Banten melakukan aksi unjuk rasa menolak presiden Indonesia Joko Widodo ke Kota Serang, pada Rabu (14/03/2018).
Dalam orasinya aalah satu mahasiswa, Adnan menuduh kebijakan pemerintah kian hari menunjukan watak anti rakyat, berdikari secara ekonomi sudah sangat jauh dari harapan.
“Rezim hari ini yang menjadikan bangsa indonesia bagaikan barang obral untuk diperdaya pasalnya kebijakan mempermudah investasi asing dan tenaga kerja asing ditengah belenggu politik upah murah (PP 78) yang menindas rakyat buruh. Lantas bagaimana nasib anak bangsa yang ingin merubah nasib bangsanya sementara sumber daya alam dan SDM nya didominasi oleh asing,” ujarnya.
Ironisnya, lanjut ia, salah satu ajimat revolusi bung karno yaitu trisakti dikatakan menjadi konsepsi berfikir pemerintahan JOKOWI-JK diawal pemerintahanya.
“Jika sampai hari kebijakan ekonomi tidak dapat dikatakan berdikari hal ini tidak terlepas dari politik luar negeri yang tidak berdaulat dimana keterlibatan indonesia di forum kapitalisme global seperti WTO, G-20, IMF, dan laimnya mau tidak mau indonesia indonesia harus berkiblat dan tunduk pada kebijakan global,” geramnya.
Masih kata Adnan, ditengah krisis kapitalisme semakin berkembang pemodal semakin berjaya berinvestasi dengan banyak pembangunan yang dilakukan sehingga memunculkan maraknya kasus-kasus konflik lahan di Indonesia.
“Reforma agraria palsu yang dicanangkan hanya berwujud sertifikasi lahan belaka dalam UUPA 1960 jelas mengandung pengertian bahwasanya Reforma agraria merupakan pembaharuan penataan ulang agraria terutama untuk rakyat kecil. bukan pemodal, kepemilikan atas tanah dirombak menyelurruh bukan hanya sertifikasi belaka,” jelasnya.
Adnan menilai bangsa sudah kehilangan kepribadiannya dengan berbagai permasalahan, negara demokrasi yang sudah kehilangan kelaminnya, revisi UU MD3, hadir sebagai tandingan RUU KUHP pasal penghinaan presiden ditambah lagi nota kesepahaman TNI-Polri yang membungkam demokrasi rakyat yang menunjukan watak pemerintahan yang anti kritik, keterbelakangann pribadi anak-anak negeri semakin menurun dengan hadirnya pendidikan yang tidak membangun karakter nasional.
“Dimana dengan mahalnya biaya pendidikan, dari segi kesehatan, dimana adanya bpjs menunjukan masyarakat harus menabung dan saling mensubsidi untuk kesehatan mereka namun bagaiamana dengan rakyat kecil yang membutuhkan fasilitas gratis,” paparnya.
Laporan : Nur
Komentar