KBB, KAPERNEWS – Perluasan BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) di sejumlah wilayah di Kabupaten Bandung Barat dinilai tak tepat sasaran, pasalnya banyak warga yang terdaftar merupakan orang-orang dari golongan kategori mampu.
Berdasarkan penelusuran kapernews.com dilapangan, tak sedikit KPM (Keluarga Penerima Manfaat) perluasan BPNT ini terdiri dari orang orang mampu pemilik grosir, memiliki mobil, dan kategori orang-orang mampu lainnya.
Wajar jika hal tersebut menjadi dilema bagi pemerintahan desa, karena tentunya menimbulkan kecemburuan bagi warga yang notabene kategori kurang mampu.
Dari informasi yang berhasil dihimpun dari sejumlah perangkat desa yang meminta namanya tak disebutkan, jika data perluasan BPNT tersebut hampir 80 persen mirip data Sapa Warga atau Bantuan Gubernur untuk yang terdampak Covid-19.
Menyikapi hal tersebut, salah satu Kepala Desa yang enggan namanya disebutkan meminta untuk dilakukan verifikasi ulang lagi agar betul-betul tepat sasaran.
“Sehingga tidak menjadi kerawanan dan kecemburuan sosial sehingga tak jarang warga menuduh pemerintah desa,” ujarnya.
Untuk meredam itu, sambung ia, sampai hari ini saya selalu memberikan beras untuk meredam kecemburuan tersebut, meskipun tidak banyak.
“Untung saja saya juga ada beras dari donatur. Kesini ada yang sampai nangis-nangis ibu-ibu karena dirinya tak mendapatkan padahal gak mampu, tapi tetangganya yang mampu dapat,” terangnya.
Lebih lanjut dirinya mempertanyakan data mana yang dipakai dalam perluasan BPNT tersebut.
“Data mana yang menjadi acuan untuk perluasan BPNT tersebut, sehingga hasilnya sekarang bantuan tersebut sebagian besar dinilai tak tepat sasaran,” pungkasnya.
Sampai berita ini diturunkan, kapernews.com telah berupaya menghubungi Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat agar memberikan jawaban perihal perluasan BPNT tersebut.
(KAMIL)
Komentar