BLORA, KAPERNEWS.COM – Untuk mencegah stunting, Pokja IV TP PKK Kabupaten Blora menggelar pertemuan Rembug Stunting di Kabupaten Blora bertempat di lantai 2 Aula BAPPEDA Kabupaten Blora, Jawa Tengah, Sabtu (27/11/2021) pukul 09.00 WIB selesai.
Setelah peserta melakukan registrasi, laporan kegiatan dan memperdengarkan lagu Indonesia Raya dilakukan pengarahan oleh Bupati Blora tentang peluang peran serta OPD terkait dan swasta dalam pencegahan stunting di Kabupaten Blora.
“Kunci keberhasilan pencegahan stunting terletak pada perbaikan gizi dan tumbuh kembang anak,” kata Bupati Arief Rohman.
Dirinya menjelaskan sesuai dengan strategi nasional pencegahan stunting ada 5 pilar percepatan pencegahan stunting.
“Yaitu komitmen dan visi kepemimpinan, kampanye nasional dan komunikasi perubahan perilaku, konvergensi, koordinasi, konsolidasi program pusat, daerah dan desa, gizi dan ketahanan pangan serta pemantauan serta evaluasi,” jelasnya.
Bupati mengatakan tentang pentingnya strategi komunikasi perubahan perilaku dalam pencegahan stunting untuk menyadarkan masyarakat dan mengubah perilaku kunci yang berpengaruh pada faktor risiko stunting.
“Adapun target Kabupaten Blora dalam 5 tahun ke depan adalah penurunan angka kematian ibu, penurunan angka kematian bayi, penurunan angka kematian balita, penurunan balita stunting, persentase ibu hamil mendapat penanganan kesehatan sesuai standart, persentase ibu bersalin, persentase bayi,” paparnya.
Bupati menambahkan ada 10 permasalahan utama stunting di Kabupaten Blora, antara lain cakupan pelayanan yang belum memenuhi target, sinergitas dan koordinasi antar stakeholders, keterbatasan anggaran, manajemen data, tingginya pernikahan anak, tingginya ibu hamil/anemia dan pola asuh.
“Belum semua posyandu holistis integratif, rendahnya tingkat kehadiran balita ke Posyandu, rendahnya pemahaman tumbuh kembang anak atau balita,” imbuhnya.
Sehingga diharapkan peran aktif kabupaten dan peran kecamatan atau desa untuk melakukan koordinasi dengan aparat desa.
“Dan memberikan dukungan dalam pemantauan data serta melakukan pendampingan kegiatan tingkat desa,” tandasnya.
Selanjutnya Direktur Jenderal Bangda Departemen Dalam Negri Jumadi memberikan tentang Efektifitas Konvergensi Stunting Daerah dan Desa/ Kelurahan serta Penyiapan Analisa Situasi Tahun 2022.
“Penilaian kinerja 2021, peran lintas OPD dalam pelaksanaan aksi 1 BAPPEDA, fasilitas konsolidasi persiapan lintas OPD, kompilasi dan analisis hasil isian data lintas OPD, fasilitas rapat lintas sektor dan penandaan program kegiatan stunting dalam APBD,” ujarnya.
Dijelaskan bahwa Dinas Kesehatan perlu mengisi data stunting termasuk Dinas KB, Diknas, Dinrumkimhub, Dinsos P3A, Dinas Pertanian, Kementerian Agama, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat.
Selain itu mengisi data cakupan layanan, melakukan penandaam program stunting dalam APB, melakukan pemetaaan program berbasis anggaran Puskesmas dan Kecamatan.
Termasuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa melakukan penandaan program mendukung stunting dalam APBDes tahun berjalan khususnya desa-desa lokus.
Setelah itu acara dilanjutkan pemaparan kedua tentang Praktek Baik Danone Nutrisi dalam Penanganan Stunting.
“Stunting adalah perawatan pendek yang diakibatkan oleh kondisi kesehatan yang suboptimal terutama kuantitas dan kualitas asupan makanan yang salah,” terang dr. Neti Nur Aini.
Dirinya mengatakan bahwa stunting akan berdampak pada kecerdasan anak serta risiko timbulnya penyakit degeneratif seperti obesitas, Diabetes Mellitus, penyakit jantung koroner di kemudian hari.
“Ini dapat dicegah dengan melakukan pemantauan berat badan dan PB secara kontinyu serta memperhatikan kuantitas dan kualitas protein hewani yang dikonsumsi balita, rujukan berjenjang dari Posyandu ke Puskesmas ke RSUD merupakan salah satu pencegahan dan tatalaksana stunting,” tutupnya.
(Abu Sahid/ Eko Arifianto)
Komentar