BANDUNG BARAT, KAPERNEWS – Rapat paripurna DPRD Kabupaten Bandung Barat yang dihadiri Pj. Bupati Bandung Barat menyepakati Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan Kabupaten Bandung Barat (KBB) tahun anggaran 2023 akan lebih diarahkan untuk pelayanan dasar masyarakat.
Kepada wartawan, Penjabat (Pj) Bupati Bandung Barat Arsan Latif usai sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) KBB mengungkapkan dirinya dengan DPRD mempunyai kesepahaman agar anggaran difokuskan ke masyarakat.
“Alhamdulillah APBD 2023 dilakukan penyesuaian sedikit yang difokuskan dan diprioritaskan untuk masyarakat seperti infrastruktur, pelayanan kesehatan dan pendidikan itu,” terangnya, di Hotel Novena Lembang, Jum’at (22/9/2023).
Arsan menyebut jika kebijakan anggaran APBD 2023, mengacu kepada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2023 merupakan salah satu turunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) KBB tahun 2018-3023.
Didalamnya, sambung ia, membuat kerangka pendanaan terhadap rencana operasionalilasi misi pembangunan daerah KBB. Kalaupun dalam pelaksanaan APBD Perubahan 2023 tersebut ada pergeseran, itu hanya penyesuaian saja. Namun intinya, anggaran yang dialokasikan tetap akan bersentuhan dengan kepentingan masyarakat.
“Karena uang ini bukan uang OPD (Organisasi Perangkat Daerah). Uang ini untuk masyarakat. Jadi kalau ada penyesuaian banyak kegiatan yang sifatnya (untuk) OPD, kita inikan (geser) bahwa uang ini untuk masyarakat itu yang paling penting,” jelasnya.
Arsan menyebut kebijakan yang diambil diprioritaskan untuk kepentingan masyarakat, merupakan implementasi dari sebuah sikap untuk bisa merasakan denyut nadi masyarakat.
“Memang kita memahami bahwa waktunya sangat terbatas, tapi kami akan coba mengefisienkan dan mempercepat proses evaluasi. Sehingga kedepan bisa efektif untuk kepentingan masyarakat,” jelasnya.
Sementara itu, diketahui Rancangan Anggaran Pendapatan Daerah Perubahan Pemda KBB tahun 2023 total mencapai Rp3,32 triliun yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp826,48 miliar dan Pendapatan Transfer Rp3,39 triliun. Sedangkan total Belanja mencapai Rp3,31 triliun masing-masing untuk Belanja Operasional Rp2,37 triliun, Belanja Modal Rp467 miliar, Belanja Tidak Terduga Rp8,2 miliar, Belanja Transfer Rp473 miliar. Ada selisih antara Pendapatan Daerah dengan Belanja sebesar Rp7,70 miliar.
Untuk Pembangunan Daerah, penerimaan pembiayaan Rp102,13 miliar, pengeluaran Rp146,68 miliar, pengeluaran neto Rp44,73 miliar. Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan mencapai Rp37,04 miliar.
(KAMIL)
Komentar